Gaji PPPK Ditanggung APBN, Dhamroni: APBD Sidoarjo Lebih Fokus Bangun Daerah

Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, Dhamroni Chudlhori, menyambut positif rencana pemerintah pusat yang akan mengambil alih pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui APBN. Kebijakan ini dinilai akan memberikan angin segar bagi keuangan daerah.

​Menurut Dhamroni, pengalihan beban gaji PPPK—termasuk tenaga kesehatan—ke APBN akan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo menjadi lebih fleksibel dan tidak terbebani oleh belanja rutin pegawai.

Read Also

Ganjal Mesin ATM, Tiga Kawanan Residivis Berhasil Bobol Uang Hingga Miliaran Rupiah

07 Jul 2025

​”Saya malah berterima kasih dan kita sangat mendorong hal seperti itu. Agar apa? APBD bisa lebih fokus lagi dan tidak berat untuk beban rutin gaji,” ujar Dhamroni kepada awak media usai rapat Komisi D, Selasa (6/10/2026) sore.

​Ia menjelaskan bahwa pada awal konsep pembentukan PPPK, penganggaran gaji memang sempat direncanakan ditanggung APBN. Namun dalam perjalanannya, beban pembayaran tersebut justru dilimpahkan ke APBD sehingga cukup menguras porsi anggaran di daerah.

​Dhamroni berharap skema pembayaran gaji PPPK oleh pemerintah pusat dapat terealisasi sepenuhnya pada tahun 2027. Dengan demikian, alokasi APBD Sidoarjo dapat dialihkan secara maksimal untuk membiayai program-program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Read Also

Dinkes Sidoarjo Luruskan Informasi HIV pada Pelajar, Kasus Bukan 522 Orang

23 Jul 2026

​”Kalau semua PPPK ini ditanggung APBN, porsi anggaran daerah bisa betul-betul dimaksimalkan untuk menjalankan program-program pembangunan daerah lainnya,” pungkasnya.