Pemkab Sidoarjo Buka Layanan Satu Pintu di Tambaksawah, Dekatkan Pelayanan ke Warga
Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo membuka layanan satu pintu atau One Desk Stop Service di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru. Kehadiran layanan ini ditujukan untuk memudahkan akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap sejumlah layanan pemerintahan.
Sosialisasi layanan tersebut dilakukan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana pada Selasa (29/9/2026). Kegiatan dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Sidoarjo Fenny Apridawati, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Waru, pemerintah Desa Tambaksawah, pejabat UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Bank Jatim, Forum CSR Kabupaten Sidoarjo, serta perwakilan perusahaan di kawasan Tambaksawah.
Mimik mengatakan layanan satu pintu merupakan bagian dari upaya Pemkab Sidoarjo mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Layanan tersebut diharapkan membuat proses administrasi menjadi lebih praktis dan tidak mengharuskan warga maupun perusahaan mendatangi sejumlah lokasi berbeda.
“Ini kita dekatkan semuanya dalam satu tempat. Supaya lebih mudah, lebih cepat, dan tidak perlu bolak-balik. Pemkab Sidoarjo hadir untuk membantu masyarakat dan perusahaan dalam mendapatkan pelayanan,” kata Mimik.
Menurut Mimik, layanan tersebut relevan diterapkan di Tambaksawah dan Kecamatan Waru karena kawasan itu memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Tercatat ada lebih dari 200 perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Dengan banyaknya aktivitas usaha, kebutuhan terhadap layanan pemerintahan juga meningkat, mulai dari perpajakan, perizinan, hingga administrasi kendaraan milik perusahaan.
Dalam kesempatan itu, Mimik juga mengingatkan masyarakat dan perusahaan agar memenuhi kewajiban membayar pajak. Dia menyebut pajak daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan.
“Jangan sampai kita lalai dengan kewajiban kita, yaitu pembayaran pajak. Pajak yang dibayar masyarakat dan perusahaan nantinya dikembalikan melalui berbagai program pembangunan. Salah satunya pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Selain mengajak masyarakat taat pajak, Mimik meminta warga ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan di lingkungan masing-masing. Menurutnya, pengawasan dari masyarakat diperlukan agar program pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat.
“Anggaran pembangunan juga berasal dari masyarakat. Karena itu saya mohon bantuan semuanya untuk saling mengawasi agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Mimik juga menyampaikan apresiasi terhadap paguyuban perusahaan di Tambaksawah. Menurutnya, wadah tersebut dapat menjadi sarana memperkuat kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Dia berharap kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar terus dikembangkan. Mimik menyebut sejumlah perusahaan di kawasan Tambaksawah telah berkontribusi melalui berbagai kegiatan sosial, termasuk pemberian beasiswa bagi anak yatim dan dukungan terhadap pembangunan di lingkungan sekitar.
“Saya sangat mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang ada di Tambak Sawah. Dari informasi yang saya terima, perusahaan di sini juga peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Termasuk memberikan beasiswa bagi anak-anak yatim serta ikut berkontribusi dalam pembangunan di wilayah masing-masing,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Yudhi Iriyanto mengatakan layanan satu pintu merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan perpajakan kepada masyarakat dan dunia usaha.
Yudhi menjelaskan layanan di Tambaksawah merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang sebelumnya telah dilakukan dengan dukungan perusahaan. BPPD, kata dia, akan terus mengevaluasi dan menyempurnakan mekanisme pelayanan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat memperoleh layanan dengan lebih mudah.
“Kami terus berupaya memperbaiki layanan agar masyarakat dan para perusahaan tidak perlu jauh-jauh datang ke Sidoarjo. Kami berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan perusahaan,” ujarnya.
Yudhi menambahkan BPPD Sidoarjo memiliki target penerimaan pajak daerah pada 2026. Karena itu, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan dinilai penting untuk mendukung pencapaian target tersebut.
“Kami berharap dengan dukungan dari semuanya, target pajak daerah tahun 2026 dapat tercapai. Tentunya ini untuk mendukung pembangunan Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan,” pungkasnya.
Related posts
Trending Minggu
