Lia Istifhama Soroti Mandeknya Operasional BPSK di Jatim dalam Raker DPD RI dengan Kemendag

“Secara kelembagaan memang sudah terbentuk, tapi operasionalnya terhambat. Sentralisasi layanan membuat hanya sebagian kecil daerah yang benar-benar bisa berjalan. Ini terjadi karena proses penganggaran pasca peralihan kewenangan ke Pemprov,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Tak hanya soal anggaran dan administrasi, Lia juga menyoroti lemahnya eksekusi putusan BPSK. Ia menilai putusan lembaga ini kerap kandas ketika digugat melalui keberatan di Pengadilan Negeri maupun upaya kasasi.

Karena itu, Lia mendorong adanya penguatan regulasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurutnya, aturan yang lebih tegas diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan BPSK memiliki kekuatan eksekusi yang jelas.

Ia berharap masukan yang disampaikannya dapat menjadi perhatian serius Kementerian Perdagangan untuk memperkuat perlindungan konsumen, terutama di tingkat daerah.

“BPSK harus bisa memberikan kepastian dan perlindungan nyata bagi masyarakat. Untuk itu, sistemnya harus benar-benar diperkuat,” tegasnya.