DPRD Sidoarjo Kawal Program Pusat: 15 Puskesmas, Rp132 Miliar untuk RS hingga 656 Kader
Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – DPRD Kabupaten Sidoarjo memastikan akan mengawal sejumlah program pemerintah pusat yang digulirkan di daerah. Program tersebut mencakup dukungan pembangunan 15 puskesmas, bantuan Rp132 miliar untuk rumah sakit, hingga insentif bagi 656 kader sebesar Rp500 ribu per bulan.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih seusai menghadiri deklarasi Desa dan Kelurahan Siaga TB di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, Selasa (29/9/2026). Kegiatan tersebut turut disaksikan Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Dalam Negeri.
Abdillah mengatakan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah Sidoarjo. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat perlu dikawal agar pelaksanaannya sesuai sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“DPRD siap mengawal, terutama program-program pusat. Kami akan memastikan program yang masuk ke Sidoarjo dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Abdillah saat ditemui di Pendopo Delta Wibawa seusai acara.
Deklarasi Desa dan Kelurahan Siaga TB menjadi salah satu momentum penguatan komitmen penanganan tuberkulosis di tingkat daerah. Program tersebut mendorong keterlibatan pemerintah desa dan kelurahan bersama kader serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, pendampingan pasien, dan pengendalian penularan TB.
Abdillah mengatakan penguatan layanan kesehatan merupakan bagian penting dari program pemerintah yang perlu mendapat perhatian. Terlebih, dukungan dari pemerintah pusat tidak hanya berkaitan dengan penanganan penyakit, tetapi juga pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah.
Sidoarjo mendapatkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan 15 titik puskesmas. Penambahan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tingkat pertama sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah yang membutuhkan.
Puskesmas memiliki posisi penting dalam sistem pelayanan kesehatan karena menjadi fasilitas yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Selain memberikan layanan pengobatan, puskesmas juga memiliki peran dalam kegiatan promotif dan preventif, termasuk edukasi kesehatan, deteksi dini penyakit, serta upaya pencegahan berbagai masalah kesehatan.
Karena itu, DPRD Sidoarjo menyatakan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut perlu dikawal sejak proses pelaksanaan hingga nantinya digunakan masyarakat. Kesiapan sarana, peralatan, tenaga kesehatan, dan kualitas pelayanan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
Selain pembangunan 15 puskesmas, terdapat pula bantuan dana Rp132 miliar untuk rumah sakit. Abdillah menegaskan bantuan tersebut merupakan program yang berbeda dengan dukungan pembangunan 15 puskesmas.
Dukungan anggaran untuk rumah sakit diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan rujukan di Sidoarjo. Peningkatan fasilitas rumah sakit juga diharapkan mampu mendukung kebutuhan masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan.
“Yang harus kita kawal bukan hanya pembangunan fisiknya. Bagaimana setelah dibangun atau mendapatkan dukungan, fasilitas itu bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat juga harus diperhatikan,” ujarnya.
Program pemerintah pusat lainnya menyasar penguatan peran kader di masyarakat. Sebanyak 656 kader disebut akan mendapatkan insentif Rp500 ribu setiap bulan dari pemerintah pusat.
Kader memiliki peran penting karena berada di tengah masyarakat dan dapat menjadi penghubung antara warga dengan layanan kesehatan. Mereka dapat membantu menyampaikan informasi, mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan, serta mendukung berbagai kegiatan kesehatan di tingkat desa dan kelurahan.
Dalam konteks penanganan TB, keberadaan kader diharapkan dapat memperkuat upaya menemukan kasus secara lebih dini. Kader juga dapat membantu memberikan edukasi mengenai pentingnya menjalani pengobatan sampai selesai serta mendorong keluarga dan lingkungan sekitar untuk mencegah penularan.
Deklarasi Desa dan Kelurahan Siaga TB di Pendopo Delta Wibawa menjadi bagian dari upaya membangun komitmen bersama tersebut. Kehadiran Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Dalam Negeri dalam kegiatan itu turut menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian TB.
Abdillah menilai penanganan TB tidak bisa hanya mengandalkan fasilitas kesehatan. Dukungan pemerintah desa dan kelurahan, kader, tenaga kesehatan, serta masyarakat diperlukan agar program dapat berjalan hingga tingkat paling dekat dengan warga.
Menurutnya, berbagai dukungan pemerintah pusat harus disinergikan dengan kebutuhan daerah. DPRD bersama Pemkab Sidoarjo akan mengawal pelaksanaan program melalui fungsi pengawasan dan koordinasi agar tidak berhenti pada tahap perencanaan.
“Kami akan terus mengawal dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Yang terpenting program ini berjalan sesuai peruntukan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutur Abdillah.
Dia berharap pembangunan 15 puskesmas, bantuan Rp132 miliar untuk rumah sakit, serta pemberian insentif kepada 656 kader dapat memperkuat ekosistem pelayanan kesehatan di Sidoarjo. DPRD, kata dia, akan terus memastikan program pemerintah pusat yang masuk ke Sidoarjo dapat dilaksanakan secara optimal dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Related posts
Trending Minggu
