Kritik Indikator Desil, DPD RI: Tinggal di Rumah Warisan Belum Tentu Kaya
Surabaya — Penggunaan indikator desil untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat dinilai perlu dievaluasi. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan bahwa tingkat kesejahteraan warga tidak bisa cuma diukur dari tampilan fisik rumah atau barang yang dimiliki.
Lia menyebut kepemilikan aset fisik kerap tak mencerminkan kondisi finansial warga yang sebenarnya. Banyak kasus di lapangan menunjukkan warga menempati rumah warisan yang justru menyimpan beban finansial.
”Sebetulnya kekayaan itu tidak bisa diukur hanya dengan barang. Tidak semua orang yang menempati rumah itu belum tentu miliknya. Bisa saja rumah warisan, tetapi rumah warisan tersebut meninggalkan utang dan bukan merupakan rumah yang layak huni,” kata Lia kepada wartawan, Rabu (23/9/2026).
Atas dasar itu, ia mendorong agar variabel penentuan desil dibuat lebih menyeluruh dan tidak disamaratakan. Karakteristik sosial ekonomi tiap keluarga dinilai sangat beragam sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih presisi.
”Intinya, indikator desil harus lebih holistik dan tidak bisa disamaratakan,” ujarnya.
Senator asal Jatim ini memberi contoh soal indikator lingkungan, seperti akses air bersih. Meski ketersediaan air bersih penting, variabel tersebut tidak bisa berdiri sendiri untuk menyimpulkan tingkat ekonomi seseorang.
Selain masalah indikator, Lia menggarisbawahi krusialnya aturan teknis di lapangan. Ia mengibaratkan regulasi negara layaknya Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dalam organisasi, di mana petunjuk operasional sangat menentukan keberhasilan eksekusi di tingkat bawah.
Ia berharap pendataan desil ke depan tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan benar-benar mencerminkan realitas ekonomi masyarakat secara objektif.
Related posts
Trending Minggu
