Rapat Paripurna APBD Sidoarjo 2027: Bupati Subandi Tekankan Sisi Efisiensi dan Pelayanan Publik
Bupati Sidoarjo H Subandi sedang memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi pada sidang paripurna, Senin (9/11/2026). Dok : Siska P Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2027 dipastikan wajib berorientasi penuh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, optimalisasi anggaran menjadi pilar krusial agar setiap program pembangunan pemerintah daerah menghadirkan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh warga.
Penegasan tersebut disampaikan Subandi saat menyampaikan jawaban Bupati Sidoarjo atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027. Rapat paripurna penting ini digelar di Ruang Sidang DPRD Sidoarjo, Senin (9/11/2026).
Di hadapan para legislator, Subandi mengapresiasi seluruh masukan, kritik konstruktif, serta pandangan yang disampaikan anggota dewan. Menurutnya, dinamika tersebut mencerminkan fungsi pengawasan yang baik sekaligus wujud tanggung jawab bersama dalam mengawal kemajuan daerah.
”Berbagai pandangan dari fraksi-fraksi ini akan menjadi bahan pembahasan untuk mempertajam perencanaan dan merumuskan kebijakan. Harapannya, penyelenggaraan pemerintahan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Subandi.
Ia menilai, perbedaan sudut pandang antara eksekutif dan legislatif merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi. Bahkan, ruang diskusi tersebut justru melahirkan keputusan yang jauh lebih berkualitas lewat komunikasi terbuka dan semangat musyawarah.
”Perbedaan pendapat itu indah. Kita bisa saling memberikan masukan dan memperbaiki kualitas keputusan melalui komunikasi terbuka, sikap saling menghormati, serta semangat musyawarah,” tegasnya.
Fokus Anggaran: Efisiensi, Transparansi, dan Tepat Sasaran
Terkait Raperda APBD 2027, Subandi mengingatkan bahwa optimalisasi anggaran tidak sekadar diukur dari besarnya angka belanja atau tingginya tingkat penyerapan. Lebih dari itu, setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara cermat, profesional, efisien, dan akuntabel.
”Kebijakan anggaran harus mampu mendukung peningkatan pelayanan publik, memperluas kesempatan ekonomi, memperbaiki kualitas lingkungan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat,” paparnya.
Sisi Pendapatan: Pemkab Sidoarjo menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sumber penerimaan sah lainnya melalui perbaikan tata kelola, pemanfaatan teknologi, dan penguatan koordinasi tanpa mengganggu iklim usaha.
Sisi Belanja: Efisiensi diarahkan untuk menekan pos-pos pemborosan serta mengurangi kegiatan kurang prioritas, tanpa sedikit pun menurunkan kualitas pelayanan dasar kepada publik.
Solusi Isu Strategis dan Jawaban untuk Fraksi-Fraksi DPRD
Dalam rapat paripurna tersebut, Subandi turut mengupas tuntas sejumlah isu strategis yang disoroti oleh fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo:
Fraksi PKB: Pemkab mempercepat sertifikasi barang milik daerah bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Sidoarjo guna memberikan kepastian hukum aset tanah. Di sektor kesehatan, RSUD Notopuro dibidik mengantongi target pendapatan Rp755,27 miliar pada 2027, ditunjang anggaran pembebasan lahan IGD senilai Rp2,507 miliar.
Fraksi PDI Perjuangan: Pemerintah daerah memperketat pemantauan progres fisik dan keuangan secara berkala serta memperkuat koordinasi lintas OPD guna mengantisipasi keterlambatan proyek pembangunan.
Fraksi Partai Gerindra: Postur APBD 2027 disusun dengan prinsip kehati-hatian, disertai penyusunan roadmap pengelolaan sampah jangka panjang yang terintegrasi dengan tata ruang wilayah.
Fraksi Partai Golkar: Pengawasan keuangan desa diperketat lewat monitoring dan evaluasi rutin. Subandi juga menegaskan komitmen pencegahan pungutan liar (pungli) di SMP negeri serta pelarangan penahanan ijazah siswa yang tidak sesuai aturan.
Fraksi PAN: Sektor pariwisata didorong lewat penguatan infrastruktur, penyelenggaraan iven, serta kolaborasi aktif dengan komunitas dan pelaku ekonomi kreatif.
Fraksi PKS & PPP: Sistem perencanaan dan pengawasan diperkuat berbasis kinerja, di mana setiap alokasi anggaran wajib memiliki target keluaran dan manfaat yang terukur.
Fraksi Demokrat-NasDem: Optimalisasi PAD difokuskan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-retribusi, pemutakhiran data, digitalisasi layanan, serta penutupan celah kebocoran pendapatan.
Menutup pidatonya, Subandi optimistis sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif akan menghasilkan kebijakan anggaran yang inklusif dan berkelanjutan.
”Harapan kita, pembangunan daerah terus berjalan secara terarah. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang semakin maju, pelayanan publik semakin baik, dan masyarakat semakin sejahtera,” pungkasnya.
Related posts
Trending Minggu
