DPRD Sidoarjo Soroti Revitalisasi Sekolah: Singgung K3 hingga Penolakan Media
Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Komisi D DPRD Sidoarjo menyoroti pelaksanaan program revitalisasi di SDN Wonokasian 1 dan SDN Ngaresrejo. Sejumlah persoalan mulai dari dugaan pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) hingga keterbukaan informasi dipertanyakan dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama pihak sekolah dan dinas terkait.
Hearing tersebut digelar di ruang rapat Komisi D DPRD Sidoarjo, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D Moch. Dhamroni Chudlori, didampingi Wakil Ketua Bangun Winarso, Sekretaris Komisi D Zahlul Yussar, serta sejumlah anggota dewan lainnya.
Turut hadir dalam pertemuan itu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo Netti Lastiningsih, Kepala SDN Wonokasian 1 Niswatur Rohmah, Kepala SDN Ngaresrejo Tri Endang Lipurati, serta perwakilan media Barata Persada.
Temuan Lapangan: Pekerja Tanpa APD hingga Papan Proyek Tertutup
Dalam forum tersebut, perwakilan Barata Persada memaparkan sejumlah temuan di lapangan terkait proyek revitalisasi SDN Ngaresrejo. Di antaranya adalah dugaan pengeluaran material bangunan menggunakan pikap tanpa prosedur jelas, keberadaan orang luar di area proyek, hingga minimnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh para pekerja.
Selain itu, mereka juga menyoroti proyek revitalisasi di SDN Wonokasian 1. Papan informasi proyek dinilai tertutup bagi publik, sementara para pekerja di lokasi kedapatan tidak mengenakan perlengkapan keselamatan standar seperti helm proyek dan sepatu keselamatan.
Persoalan lain yang turut diadukan adalah adanya kendala saat menjalankan tugas jurnalistik. Pihak media mengaku permohonan audiensi sempat ditolak oleh pihak sekolah karena organisasi media tersebut diklaim tidak berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Respons Pihak Sekolah dan DPRD
Menanggapi hal tersebut, Kepala SDN Ngaresrejo Tri Endang Lipurati memberikan penjelasan terkait sosok yang disorot di area proyek. Menurutnya, orang tersebut merupakan kerabat dari pihak pelaksana proyek yang bernama Samsul Haji, serta memiliki latar belakang pendidikan di bidang bangunan.
Merespons polemik penolakan terhadap media, Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo Zahlul Yussar menegaskan bahwa pandangan yang hanya mengakomodasi media dari satu organisasi tertentu adalah keliru.
“Jangan sampai ada pemahaman bahwa media hanya diakomodasi satu organisasi, yakni PWI. Padahal banyak organisasi media lainnya. Hal seperti ini jangan sampai terjadi. Kalau bukan PWI kemudian tidak bisa, itu tidak benar,” tegas Zahlul.
Zahlul menekankan pentingnya sinergi antara sekolah dan insan pers sebagai mitra pengawasan. Ia juga meminta Dispendikbud Sidoarjo untuk memperkuat komunikasi agar tidak ada resistensi terhadap kerja-kerja jurnalistik di lingkungan sekolah. Di sisi lain, ia juga mengingatkan agar media tetap mengedepankan konfirmasi sebelum memberitakan suatu persoalan.
Ancaman Sidak hingga Dorongan Bimtek untuk Kepsek
Menindaklanjuti berbagai temuan dalam hearing ini, Komisi D berencana memanggil dinas terkait dan segera menerjunkan tim untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh persoalan segera klir dan tidak terulang kembali.
Selain itu, Zahlul juga menyoroti pentingnya pemahaman regulasi bagi para kepala sekolah. Ia menilai tidak semua kepala sekolah memahami aturan teknis secara mendalam, sehingga pendampingan berupa bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi dari Dispendikbud sangat diperlukan agar program berjalan sesuai prosedur.
“Kepala sekolah harus memahami aturan, termasuk bagaimana mendapatkan rehabilitasi dan menjalankan program sesuai prosedur. Jangan sampai ada pelaksanaan yang berada di luar ketentuan. Karena itu, perlu ada pembinaan dan bimtek,” pungkasnya.
Related posts
Trending Minggu
