Gerindra, Golkar, dan PKB Sidoarjo Rancang Perda Banjir
Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Sejumlah pimpinan partai politik di Kabupaten Sidoarjo menggelar pertemuan strategis di Kantor DPC PKB Sidoarjo, Senin (9/11/2026). Jajaran pengurus DPC Partai Gerindra dan DPD Partai Golkar Sidoarjo tampak hadir menyambangi markas partai berlogo lambang bumi tersebut.
Pertemuan yang berlangsung di lantai 3 Kantor DPC PKB Sidoarjo ini dihadiri langsung oleh Ketua DPC PKB Sidoarjo Rizza Ali Faizin, Sekretaris DPC Gerindra Sidoarjo Achmad Muzayin Syafrial, serta Ketua DPD Golkar Sidoarjo Adam Rusydi bersama para pengurus inti masing-masing partai.
Sekretaris DPC Gerindra Sidoarjo Achmad Muzayin Syafrial mengungkapkan, agenda silaturahmi ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi DPP Partai Gerindra untuk memperkuat konsolidasi lintas partai di daerah.
”Beberapa waktu lalu kami sudah bersilaturahmi ke PDI Perjuangan dan Golkar. Hari ini melakukan silaturahmi dengan PKB untuk memperkuat konsolidasi dan komunikasi demi kebaikan bersama dan kemajuan Sidoarjo,” ujar Muzayin usai pertemuan.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPC PKB Sidoarjo Rizza Ali Faizin menilai bahwa PKB dan Gerindra memiliki DNA politik yang serupa, yakni sama-sama berpihak kepada “wong cilik”.
”Kalau berbicara momentum politik, memang politik. Tetapi dari yang kita bahas antara PKB dan Gerindra ada kesamaan. Kedua partai ini sama-sama partainya wong cilik. Gerindra dekat dengan petani dan nelayan, PKB juga partainya wong cilik,” tegas Rizza yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo.
Fokus Utama: Dorong Perda Penanganan Banjir Terintegrasi
Selain mempererat komunikasi politik, pertemuan tiga partai besar ini secara khusus menyoroti sejumlah persoalan krusial yang tengah dihadapi warga Kota Delta, mulai dari penanganan banjir, tingginya angka pengangguran terbuka, hingga pemerataan infrastruktur.
Isu penanganan banjir menjadi sorotan utama dalam diskusi tersebut. Para petinggi partai sepakat bahwa penanganan banjir di Sidoarjo membutuhkan payung hukum yang kuat dan konkret melalui Peraturan Daerah (Perda).
Ketua DPD Golkar Sidoarjo Adam Rusydi membeberkan, usulan Perda Penanggulangan Banjir sebenarnya sempat diajukan pada periode 2017–2018 silam. Namun, rencana tersebut sempat terkendala di tingkat provinsi lantaran sudah ada regulasi terkait irigasi dan drainase.
”Tadi sempat kami diskusikan bahwa pada 2017-2018 Kabupaten Sidoarjo pernah mengusulkan, tetapi terkendala di provinsi karena sudah ada perda irigasi dan drainase,” ungkap Adam yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Jatim.
Melalui sinergi lintas partai ini, Adam memastikan pihaknya akan kembali mengawal dan menjembatani regulasi tersebut agar Sidoarjo memiliki grand design (rancangan besar) penanganan banjir yang matang, terukur, dan berkelanjutan dari hulu ke hilir.
”Harapan kami, melalui perda ini ada grand design yang benar-benar matang. Apa yang harus diselesaikan setiap tahun bisa diikat dalam perda, sehingga progres penanganan banjir dapat terukur dan dilaksanakan secara konsisten,” tambahnya.
Tegaskan Bukan Bahas Agenda 2029
Di tengah hangatnya dinamika politik jelang pemilu, Rizza Ali Faizin menegaskan bahwa pertemuan ini murni difokuskan untuk mengawal kebijakan eksekutif di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo saat ini demi kepentingan masyarakat, bukan ajang merapat demi Pemilu 2029.
”Jadi tidak ada momentum 2029. Kami fokus bagaimana kebijakan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan masyarakat,” pungkas Rizza.
Ke depan, poros komunikasi lintas partai ini berencana merangkul partai politik lainnya di Sidoarjo guna membangun kesepahaman bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal prioritas pembangunan daerah.
Related posts
Trending Minggu
