Warning Ning Lia: Program Desa Inklusif Jangan Bentrok Sama PKH!
Makassar (Aksaraindonesia.id) – Pemerintah diwanti-wanti agar mengawal ketat skema pengembangan Sekolah Lapang Desa Inklusif. Pembagian peran antarlembaga dinilai harus dibuat sejelas mungkin demi mencegah terjadinya tumpang tindih anggaran maupun sasaran dengan program sosial lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sekolah Rakyat.
Pesan tersebut ditegaskan oleh Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, M.E.I. (Ning Lia), dalam kunjungan kerja Komite I DPD RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (21/9/2026).
”Sekolah untuk desa inklusif merupakan gagasan yang sangat menarik. Namun, skemanya perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program kementerian lain, seperti PKH, Sekolah Rakyat, dan program sosial lainnya,” ujar Ning Lia.
Menurutnya, harmonisasi antarlembaga menjadi kunci utama agar program pemerintah tepat sasaran. Tanpa koordinasi yang solid, program-program dengan tujuan serupa berisiko menyasar kelompok warga yang sama, sementara masyarakat lain yang membutuhkan justru luput dari bantuan.
Ia menilai desa inklusif harus menghadirkan ruang partisipasi yang setara bagi kelompok rentan, mulai dari perempuan, penyandang disabilitas, hingga masyarakat miskin yang selama ini minim terlibat dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaannya pun tidak boleh sebatas pelatihan semata, melainkan wajib diintegrasikan dengan perencanaan dan penganggaran desa.
”Programnya harus saling melengkapi dan berjalan selaras. Tujuan akhirnya adalah memastikan seluruh warga desa memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Friendy Sihotang, menjelaskan bahwa Sekolah Lapang Desa Inklusif dikembangkan melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Program ini ditargetkan berjalan di 448 desa yang tersebar di 56 kabupaten dan 22 provinsi, khususnya kawasan tengah dan timur Indonesia, dengan menggandeng organisasi nonpemerintah sebagai mitra.
Rangkaian program mencakup berbagai pelatihan peningkatan kapasitas, seperti public speaking, sosialisasi pengasuhan anak, pencegahan perkawinan anak dan KDRT, pengembangan UMKM, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, hingga pemenuhan gizi keluarga melalui program Kebun Gizi.
Adapun kunjungan kerja Komite I DPD RI tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI Ade Yuliasih, serta dihadiri Wakil Ketua DPD RI Bahar Buasan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulsel Muh Saleh, beserta jajaran anggota DPD RI lainnya.
Related posts
Trending Minggu
