APBN dan Daya Beli Anjlok, MPR Soroti Nasib Industri National
Jakarta (Aksaraindonesia.id) – Badan Pengkajian MPR RI melalui Kelompok IV menggelar Focus Group Discussion (FGD) beragendakan perlindungan daya beli serta pemerataan ekonomi melalui APBN. Diskusi ini menyoroti rapuhnya kondisi industri nasional dan daya beli masyarakat yang dinilai kian tertekan.
Anggota DPD RI, Lia Istifhama, menggarisbawahi agar sektor industri dalam negeri tidak dibiarkan sekadar berpasrah pada kondisi titik impas atau Break Even Point (BEP).
”Jangan sampai sektor industri kita cukup pada kata bertahan atau sekadar Break Even Point. Industri harus memiliki ruang untuk tumbuh, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan upah, dan memberikan multiplier effect kepada masyarakat,” ujar Lia dalam diskusi tersebut.
Lia menambahkan, efektivitas kebijakan anggaran negara tak boleh cuma diukur lewat kalkulasi pertumbuhan makro di atas kertas. Poin utamanya terletak pada dampak konkret yang dirasakan publik.
”Daya beli masyarakat harus dijaga. Jangan sampai masyarakat hanya mampu bertahan dari hari ke hari, sementara industri juga hanya bertahan di titik impas. Kita membutuhkan kebijakan yang mampu menciptakan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” tegasnya.
Bansos Tak Cukup usir Kemiskinan Kultural
Tantangan ekonomi yang dibahas tak cuma soal angka pertumbuhan, melainkan problem struktural di tingkat bawah. Akademisi Universitas Gunadarma, Dr. Muhamad Yunanto, mengkritik model penanganan kemiskinan yang terlampau bertumpu pada bantuan fisik semata.
Menurut Yunanto, skema pembagian bahan pokok tidak akan menyentuh akar masalah jika kapasitas mendasar masyarakat tak dibenahi.
”Tantangan negara kita seperti yang disampaikan pimpinan adalah moral hazard. Karena itu, kita bicara problem kemiskinan kultural yang penyelesaiannya tidak sebatas bagi-bagi sembako,” jelas Yunanto.
Pertumbuhan Ekonomi dan Ujian Realitas
Di sisi lain, narasumber FGD Abdul Manap menguliti capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang tembus 5,61 persen pada kuartal pertama 2026 dan 5,45 persen di semester pertama. Ia mengingatkan bahwa angka tersebut mayoritas masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga, bukan ekspansi sektor produktif yang masif.
Kondisi ini makin mengkhawatirkan saat disandingkan dengan gejolak nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp18.000 per dolar AS, gelombang PHK yang menembus 43.805 pekerja pada semester I 2026, hingga penurunan upah riil di berbagai sektor usaha.
”Problemnya adalah ketika pertumbuhan ekonomi kelas atas tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang adil bagi masyarakat kelas menengah. Dengan kata lain, tidak ada multiplier effect berupa ketersediaan lapangan kerja bagi kelas menengah,” cetus Abdul.
Terkait porsi fantastis APBN 2027 yang menembus Rp4.097,2 triliun, Abdul mendorong efektivitas alokasi pada program yang menyasar langsung masyarakat bawah, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
”MBG ini agak unik. Di kalangan elite mungkin kurang populer, tetapi di bawah masyarakat justru ditunggu. Di beberapa daerah, anak-anak dari keluarga miskin bahkan berangkat sekolah tanpa sarapan,” pungkasnya.
Related posts
Trending Minggu
