Aliansi Sidoarjo Melawan Geruduk DPRD Saat Hari Pahlawan, Ini 6 Tuntutannya

Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) –  Memperingati Hari Pahlawan, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Sidoarjo Melawan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/11/2026). Massa yang terdiri dari unsur GMNI, PMII, IMM, dan Aliansi BEM Delta ini sempat ricuh sebelum akhirnya diterima masuk oleh jajaran pimpinan daerah.

​Aksi sempat memanas ketika massa membakar spanduk dan saling dorong pagar gerbang kantor dewan karena memaksa masuk untuk menemui Bupati dan Ketua DPRD Sidoarjo. Tak berselang lama, Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Ketua DPRD H. Abdillah Nasih beserta sejumlah pejabat terkait akhirnya mengizinkan perwakilan mahasiswa masuk ke gedung utama untuk audiensi.

​Ketua Umum Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sidoarjo, Muchammad Alfien Ananta, mengatakan bahwa aksi yang mengerahkan sekitar 200 mahasiswa ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi serta tindak lanjut dari aksi-aksi sebelumnya.

​”Aksi hari ini ada 6 tuntutan,” ungkap Alfien.

​Adapun enam poin tuntutan yang disuarakan mahasiswa meliputi:

1. ​Sinkronisasi Anggaran: Mendesak Pemkab Sidoarjo melakukan sinkronisasi anggaran dan audit ulang di semua OPD agar selaras dengan RPJMD.
2. ​Realokasi Belanja Modal: Meminta peningkatan porsi belanja modal yang memiliki multiplier effect terhadap perekonomian lokal.
3. ​Transparansi TPP: Menuntut transparansi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja untuk memastikan anggaran tepat sasaran.
4. ​Jaring Pengaman Sosial: Menambah alokasi anggaran perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.
5. ​Digitalisasi Pendapatan Daerah (PDA): Mendorong implementasi digitalisasi pajak dan retribusi secara penuh guna menutup celah kebocoran.
6. ​Isu Pendidikan dan Sosial: Menyoroti masih tingginya angka anak tidak sekolah di Sidoarjo (mencapai sekitar 7.000 lebih anak), maraknya pungli, kasus pencabulan, dan bullying di sekolah, serta mendesak pembentukan satgas pendidikan.

​Selain itu, massa juga menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur dan ekonomi lokal, seperti proyek Frontage Road Gedangan, tingginya angka pengangguran, hingga efektivitas pelaksanaan Job Fair yang baru saja digelar Pemkab Sidoarjo.

​Janji Tindak Lanjut dari Pemkab dan DPRD

​Bupati Sidoarjo H. Subandi menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut. Ia bersama Ketua DPRD berjanji akan menyerahkan data konkret dan solusi penanganan tuntutan mahasiswa paling lambat Rabu sore (11/11/2026) pukul 16.00 WIB.

Bupati Sidoarjo H Subandi dan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H Abdillah Nasih menandatangani tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Sidoarjo Melawan di Ruang Sidang Paripurna Sidoarjo, Selasa (10/11/2026) malam. Dok : Siska P

​Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih mengapresiasi masukan kritis dari mahasiswa, mulai dari isu anggaran hingga persoalan krusial seperti tingginya pengangguran dan anak tidak sekolah di Sidoarjo.

​Terkait dugaan pungutan liar di dunia pendidikan, Nasih menegaskan pihaknya telah menginstruksikan Komisi D untuk mendalami temuan tersebut.

​”Kalau ini terbukti, maka kami akan meminta kepada pihak eksekutif untuk melakukan pencopotan [kepala sekolah],” tegas Nasih.