Sorot TKA 40 Persen, DPRD Sidoarjo Tuntut Perombakan Penanganan Kebocoran Air

Siska Prestiwati
6 Nov 2026 07:42

9 minutes reading

Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – DPRD Kabupaten Sidoarjo melancarkan sorotan tajam dan ultimatum keras terhadap tata kelola manajemen Perumda Delta Tirta Sidoarjo. DPRD menilai tingkat kebocoran air atau Tingkat Kehilangan Air (TKA) yang masih bertahan di angka 40,2 persen sudah tidak bisa lagi ditoleransi sebagai persoalan teknis biasa. Tidak hanya persoalan kebocoran air, jajaran legislatif dari Komisi B dan Komisi C juga menguliti draf Rencana Bisnis (Renbis) periode 2027–2031 agar benar-benar selaras dengan kontrak kinerja direksi dan visi kepala daerah.

Alarm keras ini mengemuka dalam serangkaian agenda Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Bisnis Perumda Delta Tirta Sidoarjo pada Kamis (5/11/2026) lalu. DPRD mendesak agar perusahaan pelat merah milik daerah tersebut segera melakukan perombakan orientasi, memperketat pengawasan lapangan, serta mengeksekusi langkah-langkah taktis yang terukur secara transparan demi menyelamatkan keuangan perusahaan dan mengoptimalkan pelayanan air bersih kepada masyarakat luas.

02 Nov 2026

Dayat—sapaan akrab politisi ini—menjelaskan bahwa jika TKA hanya dipandang sebelah mata sebagai kendala teknis murni, seperti kerusakan pada meteran air atau kipas pencatat, hal tersebut patut dipertanyakan akurasinya. Ia menduga ada kontribusi faktor non-teknis yang jauh lebih besar di lapangan yang menyumbang angka kebocoran masif tersebut. Faktor non-teknis yang dimaksud meliputi maraknya sambungan liar, pencurian air secara diam-diam, hingga bangunan atau rumah pelanggan yang telah beralih fungsi menjadi area komersial tetapi tidak diimbangi penyesuaian tarif.

“Artinya, 40 persen ini dimungkinkan juga dari non-teknis. Tidak hanya urusan pada meteran dan sebagainya, tapi ada persoalan lain. Dari mana saja? Nah, ini perlu ditekan,” tegas Dayat. Sebagai bentuk keseriusan, ia bahkan mengusulkan agar fokus penanganan TKA yang sebelumnya berada di urutan nomor dua dalam misi perusahaan, digeser menjadi prioritas utama atau nomor satu.

Desakan Pembentukan Satgas TKA dan Sentilan Alih Fungsi Lahan

Sebagai langkah taktis jangka pendek untuk menekan angka kebocoran, Komisi C secara khusus mendesak manajemen Perumda Delta Tirta untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus TKA. Satgas ini diinstruksikan untuk direkrut dari sumber daya internal perusahaan, dilengkapi dengan target kerja harian yang jelas, serta sistem pemberian apresiasi atau insentif apabila berhasil menemukan titik-titik kebocoran maupun pelanggaran di lapangan.

“Saran saya, segera bentuk Satgas TKA. Ambil dari internal, dan berikan apresiasi apabila menemukan. Kasih target tiap hari harus menemukan, karena di sini banyak yang jelas non-teknisnya,” imbuh Dayat.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, Vike Widya Asroni, memberikan penegasan serupa kepada manajemen BUMD tersebut. Vike mendesak agar Perumda Delta Tirta tidak tinggal diam dan segera bergerak cepat memetakan titik rawan kebocoran pipa di jaringan distribusi.

“Perumda Delta Tirta harus segera membentuk satgas khusus untuk menangani TKA ini, agar kita bisa tahu secara pasti di mana letak titik-titik kebocorannya,” ujar Vike. Melalui pembentukan satgas tersebut, penelusuran masalah teknis di jaringan Distribusi Utama (JDU) maupun sambungan rumah diharapkan bisa berjalan jauh lebih masif guna mendongkrak kesehatan finansial perusahaan.

Tantangan Infrastruktur Pipa Peninggalan Kolonial Belanda

Sorotan terhadap tingginya angka TKA juga diperkuat oleh Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, H. Mohammad Rojik. Ia membeberkan bahwa salah satu akar permasalahan tingginya tingkat kebocoran air di Sidoarjo adalah faktor infrastruktur jaringan pipa yang sudah uzur dan termakan usia. Bahkan, berdasarkan temuan di lapangan, masih banyak jaringan pipa air bersih yang merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda yang belum tersentuh peremajaan secara menyeluruh.

“Kalau untuk kemarin sempat dari Pak Direktur yang baru, untuk mengetahui penyebab TKA itu memang dibutuhkan dana yang tidak sedikit karena tiap beberapa meter ada alat pengukur untuk mengecek titik kebocoran. Sampai hari ini masih banyak pipa-pipa yang sejak zaman Belanda itu ada, sehingga kurang maksimal,” ungkap Rojik.

Selain masalah jaringan pipa bawah tanah yang sudah tua, Rojik menyoroti perlunya pemeliharaan berkala dan peremajaan meteran air pelanggan. Menurutnya, pemeliharaan yang konsisten sangat krusial untuk menekan angka kebocoran fisik maupun non-fisik. DPRD Sidoarjo, kata Rojik, menyatakan siap bersinergi penuh dengan manajemen PDAM, baik melalui dukungan penyertaan modal maupun pengawalan regulasi tata kelola, dengan memasang target ambisius agar angka TKA dapat ditekan turun drastis di bawah 30 persen.

Di samping efisiensi jaringan, Komisi C juga mendorong perluasan cakupan layanan PDAM yang saat ini dinilai masih terbatas pada kisaran 50 persen dari total penduduk Sidoarjo. Terlebih lagi, masih banyak wilayah di Kabupaten Sidoarjo—khususnya kawasan pesisir dan daerah tambak di wilayah selatan—yang kondisi air tanahnya payau dan tidak layak konsumsi, sehingga sangat bergantung pada kehadiran pasokan air bersih dari Perumda Delta Tirta.

Kendati demikian, Rojik mengingatkan agar orientasi utama perusahaan tetap berpihak pada pelayanan publik (public service), bukan semata-mata mengejar keuntungan bisnis (profit oriented), meskipun kesehatan finansial perusahaan harus tetap dijaga agar terhindar dari jeratan kerugian operasional.

Harmonisasi Rencana Bisnis 2027–2031 dan Kontrak Kinerja Direksi

Bergeser ke ranah pengawasan anggaran dan korporasi, Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto, menyoroti secara mendalam proses penyusunan Rencana Bisnis (Renbis) Perumda Delta Tirta periode 2027–2031. Ia menegaskan bahwa penyusunan dokumen perencanaan strategis tersebut wajib berpedoman ketat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2018.

Menurut Bambang, terdapat 11 indikator kinerja utama yang tercantum dalam perjanjian kontrak antara direksi dengan Bupati Sidoarjo yang mutlak harus diintegrasikan secara terukur ke dalam draf Renbis perusahaan.

“Beberapa hal dalam isi perjanjian kontrak harus dimasukkan di dalam Renbis Perumda Delta Tirta. Salah satunya terkait cakupan kinerja utama,” ujar Bambang Pujianto.

(Kiri) Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo Bambang Pujianto di ruang komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dok : Siska P

Sejumlah indikator krusial yang wajib diperjelas dalam Renbis mencakup cakupan layanan air bersih, rasio penurunan tingkat kehilangan air (NRW), kesehatan dan rasio kinerja keuangan, tingkat efisiensi penagihan rekening air, hingga kontinuitas jam layanan air kepada pelanggan setiap harinya. Seluruh indikator tersebut, lanjut Bambang, harus memiliki target angka yang dirinci secara tahunan selama kurun waktu lima tahun ke depan (2027–2031).

Tidak hanya itu, dokumen Renbis juga harus mencantumkan target strategis berupa komitmen untuk mempertahankan opini audit keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut selama lima tahun masa jabatan direksi. Proyeksi pertumbuhan pendapatan dari penjualan air serta target perolehan laba bersih perusahaan juga harus disinkronkan secara presisi dengan kontrak kinerja yang telah disepakati bersama kepala daerah.

“Renbis ini juga harus disesuaikan dengan RKAP atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Harus selaras dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati serta RPJMD Kabupaten Sidoarjo,” tambahnya.

Penyelarasan RKAP, Penguatan Tata Kelola, dan Target Laba Progresif

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bambang Pujianto, melontarkan kritik keras kepada manajemen Perumda Delta Tirta Sidoarjo menyusul melonjaknya angka kebocoran air. Berdasarkan data konsultan per Agustus 2026, tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) perusahaan pelat merah tersebut justru meroket hingga menyentuh angka 40,2 persen.

Bambang menilai angka tersebut sangat mengkhawatirkan karena jauh melampaui target yang telah diketok palu dalam perjanjian kontrak direksi. Berdasarkan dokumen kontrak, target NRW pada tahun 2026 ini sebenarnya dipatok sebesar 35,50 persen. Angka itu sejatinya dirancang terus menyusut secara bertahap, yakni 32,35 persen pada 2027, 29,75 persen pada 2028, hingga ditargetkan turun drastis menjadi 2 persen pada 2031 mendatang.

“Saya berharap kepada jajaran direksi, masih ada waktu beberapa bulan. Mohon bekerja maksimal, termasuk berkolaborasi dengan seluruh jajaran Perumda Delta Tirta. Mulai staf tingkat bawah, kasi, kabag, hingga manajer harus bersinergi,” tegas Bambang saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).

Politisi Partai Gerindra itu menekankan bahwa pembengkakan angka NRW tidak boleh dianggap sepele. Pasalnya, penekanan tingkat kehilangan air merupakan kunci utama untuk mendongkrak pendapatan perusahaan sekaligus memperbaiki performa keuangan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, ia mendesak jajaran direksi untuk memanfaatkan sisa waktu di penghujung tahun 2026 ini dengan menggerakkan seluruh lini internal secara solid guna mengatasi kebocoran air di lapangan.

“Perumda Delta Tirta diharapkan mampu meningkatkan kinerja sekaligus memberikan pelayanan air bersih yang lebih baik kepada masyarakat Sidoarjo,” tuturnya.

Selain soal TKA, Bambang juga smerinci bahwa sinkronisasi antara Renbis dan RKAP harus mencakup lima pilar utama, yakni target kinerja operasional dan pelayanan, sinkronisasi proyeksi keuangan serta anggaran belanja modal (capital expenditure), konsistensi program kerja strategis jangka panjang, perencanaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, serta kepatuhan penuh terhadap regulasi dan produk hukum daerah.

Politisi Partai Gerindra tersebut turut mendorong penguatan tata kelola BUMD melalui skema kerja sama strategis, transparansi pelaporan, serta evaluasi berkala. Kerja sama strategis dinilai sangat mendesak untuk memperluas kapasitas tampung dan produksi layanan, meningkatkan efisiensi operasional harian, sekaligus memperkuat struktur pendanaan korporasi.

“Bentuknya bisa berupa kemitraan operasional, pembangunan infrastruktur, kolaborasi pendanaan dan investasi, hingga sinergi dengan pemerintah daerah, BUMD lain, maupun pihak swasta,” jelasnya.

Dari aspek pelaporan dan pengawasan, Bambang menekankan pentingnya sistem akuntabilitas yang transparan kepada pemilik modal, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Evaluasi kinerja secara rutin mutlak dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas program, mendeteksi kendala di lapangan secara dini, serta merumuskan kebijakan korektif yang cepat.

Mengakhiri pemaparannya, Bambang membeberkan rincian target keuangan yang wajib dipenuhi oleh manajemen Perumda Delta Tirta berdasarkan dokumen kontrak kinerja direksi. Perusahaan ditargetkan mampu mencatatkan peningkatan perolehan laba bersih yang progresif dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2027, laba bersih perusahaan dipatok pada angka Rp45 miliar. Angka tersebut secara bertahap meningkat menjadi Rp50 miliar pada tahun 2028, naik menjadi Rp55 miliar pada tahun 2029, menembus Rp60 miliar pada tahun 2030, dan puncaknya ditargetkan mencapai Rp65 miliar pada tahun anggaran 2031.

“Target laba bersih itu harus dimasukkan di dalam Renbis sesuai dengan kontrak yang telah disepakati,” pungkas Bambang.

Dengan adanya desakan kuat dari Komisi B dan Komisi C DPRD Sidoarjo ini, bola panas kini berada di tangan jajaran direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo. Manajemen dituntut untuk membuktikan komitmen nyata melalui eksekusi Satgas TKA di lapangan, peremajaan infrastruktur pipa tua, serta penyusunan dokumen Rencana Bisnis 2027–2031 yang akuntabel, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas tanpa mengabaikan kesehatan finansial perusahaan.