Pencairan BKK Rp200 Juta Per Desa, DPRD Sidoarjo Pasang Mata
Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Pengawasan ketat program BKK menjadi fokus utama Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, seiring masuknya tahapan pengajuan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun 2026. Program unggulan bernilai Rp200 juta per desa yang masuk dalam RPJMD Pemkab Sidoarjo ini difokuskan untuk infrastruktur, penanganan sampah, kesehatan, serta pendidikan.
Politisi yang akrab disapa Cak Nasih tersebut menegaskan agar pemanfaatan alokasi dana tidak sekadar demi mengejar daya serap anggaran. Pemerintah Desa (Pemdes) diminta memprioritaskan penanganan masalah yang mendesak dan relevan dengan kondisi riil warga.
“Program itu harus sesuai dengan persoalan yang ada di desa. Dan yang paling utama, harus tepat sasaran,” tegas politisi PKB tersebut, Selasa (22/9/2026).
Meski BKK berkonsep top down karena sektor penggunaannya sudah ditentukan Pemkab, Pemdes masih memiliki keleluasaan dalam menentukan skala prioritas. Cak Nasih memberi gambaran, desa yang langganan banjir bisa mengalokasikan dana untuk perbaikan drainase. Begitu pula bagi wilayah yang memerlukan percepatan di sektor Posyandu maupun pengelolaan sampah.
Dukungan dana BKK ini dinilai menjadi angin segar bagi desa untuk mempercepat pembangunan fisik maupun sosial, terutama di tengah penurunan alokasi Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat.
Guna mencegah penyimpangan dan memastikan dana bekerja optimal, DPRD Sidoarjo bakal menerjunkan tim untuk mengawal penggunaan anggaran di lapangan.
“Saya akan minta Komisi A agar berkoordinasi dengan Dinas PMD untuk melakukan pengawasan program ini,” tambah pria asal Kecamatan Waru tersebut.
Langkah koordinasi antara Komisi A DPRD Sidoarjo dan Dinas PMD diharapkan dapat menjamin dana Rp200 juta per desa tersebut benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Related posts
Trending Minggu
