Fraksi PKS-PPP Sidoarjo Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas di Sidang Paripurna APBD 2027
Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 diwarnai dengan penekanan khusus pada tata kelola keuangan yang bersih.
Ketua Fraksi PKS-PPP, Afdal Muhammad Ihsan, secara tegas menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan anggaran yang bebas dari praktik koruptif dan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”APBD tidak hanya menjadi dokumen anggaran, tetapi juga wujud nyata komitmen pemerintah terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengolahan anggaran yang bebas dari praktik koruptif,” ujar Afdal dalam sidang paripurna yang digelar pada Kamis (30/10/2026).
Ketua Fraksi PKS – PPP DPRD Kabupaten Sidoarjo, Afdal Muhammad Ihsan. Dok : Siska P
Dalam pemaparannya, Fraksi PKS-PPP merinci postur APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2027 yang memproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp4,604 triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp5,151 triliun. Kondisi ini mencatatkan defisit sebesar Rp546,677 miliar yang ditutup melalui pembiayaan neto dengan jumlah yang sama. Belanja daerah sendiri tercatat mengalami penurunan akibat merosotnya dana transfer pusat sebesar Rp614,447 miliar serta belum teralokasikannya Dana Alokasi Khusus (DAK).
Selain menyoroti postur anggaran, fraksi gabungan ini juga melayangkan sejumlah catatan kritis kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, di antaranya:
- Piutang PBB-P2 yang Menggunung: Fraksi PKS-PPP menyoroti akumulasi piutang PBB-P2 yang masih sangat tinggi, yakni mencapai Rp510,651 miliar termasuk piutang historis pelimpahan KPP Pratama. Mereka mendesak adanya langkah konkret pembersihan data, verifikasi ketertagihan, hingga stimulus bagi masyarakat miskin.
- Mandatory Spending Pendidikan: Alokasi anggaran pendidikan dinilai masih berada di bawah ambang konstitusional 20 persen (tercatat sebesar Rp899,479 miliar). Fraksi ini juga meminta ketegasan pemerintah untuk menghentikan segala bentuk tarikan liar dan penahanan ijazah di sekolah negeri.
- Kesejahteraan Nakes dan Keuangan RSUD: Adanya penundaan pencairan jasa pelayanan (jaspel) tenaga kesehatan puskesmas sejak November 2025 serta piutang klaim BPJS Kesehatan di RSUD R.T. Notopuro sebesar Rp55 miliar turut menjadi sorotan agar segera diselesaikan.
- Perlindungan UMKM dan Warung Kecil: Fraksi PKS-PPP menyatakan keprihatinannya atas pemangkasan anggaran pemberdayaan UMKM sebesar 64% dan perikanan budidaya sebesar 63%. Mereka juga mewanti-wanti agar kenaikan target PBJT makanan dan minuman sebesar Rp43 miliar tidak menyasar warung kopi atau warung makan kecil beromset di bawah Rp10 juta per bulan.
Di akhir pandangannya, Fraksi PKS-PPP mengajak Pemkab Sidoarjo untuk terus mengedepankan kolaborasi agar APBD 2027 benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga Sidoarjo yang rentan dan tertinggal, serta mendesak adanya klarifikasi resmi dari eksekutif atas berbagai pertanyaan yang telah diajukan.
Related posts
Trending Minggu
