Flyover Gedangan Mangkrak, DPRD Sidoarjo Turun Tangan
Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Lambannya progres pembangunan flyover Gedangan yang memicu polemik lantaran belum tersentuhnya proses appraisal pembebasan lahan langsung direspons cepat oleh legislatif. Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, mengambil langkah tegas dengan menugaskan Komisi C memanggil para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait guna mengevaluasi hambatan proyek tersebut.
”Informasi terakhir proyek ini sebenarnya sudah berjalan, termasuk pemetaan beberapa bidang tanah. Semua perkembangan terbaru, termasuk tambahan area untuk flyover Gedangan, sudah masuk catatan kami,” ujar Nasih saat ditemui di Sidoarjo, Selasa (22/9/2026).
Meski secara garis besar pengerjaan diklaim masih sesuai jalur, politikus PKB ini tak ingin ambil risiko. Komisi C dipastikan bakal menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas terkait untuk mengurai kendala di lapangan agar tahapan proyek tidak makin tersendat.
Soroti Anak Putus Sekolah dan Peran PKBM
Tak hanya persoalan infrastruktur jalan, Nasih turut membeberkan ketimpangan antara Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Sidoarjo. Jurang pemisah ini menandakan angka anak tidak sekolah (ATS) maupun putus sekolah masih menjadi PR besar Pemkab Sidoarjo.
Guna menekan angka tersebut, ia mendesak pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan jalur formal, melainkan menggandeng Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) penyelelang program Kesetaraan Paket A, B, dan C.
”Kebijakan untuk PKBM harus diperkuat. Pendidikan nonformal ini jadi jaring pengaman bagi mereka yang usianya sudah melampaui batas jenjang formal atau yang harus bekerja tapi tetap butuh ijazah,” tegasnya.
DPRD Sidoarjo juga berencana meminta pemetaan ulang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait distribusi lokasi PKBM beserta akses transportasinya. Hal ini penting untuk memastikan fasilitasi pendidikan nonformal tersebar merata hingga kawasan pelosok.
Minta Feeder Mikrolet Jangkau Kawasan Pelosok
Menyinggung persoalan mobilitas warga, Nasih menilai pengoperasian bus berukuran besar tidak cukup efektif menembus kawasan padat penduduk maupun wilayah pinggiran seperti Tulangan dan Prambon.
Ia mendorong Pemkab Sidoarjo menghadirkan moda transportasi pendukung (feeder) berukuran lebih kecil, seperti angkutan umum atau mikrolet, yang sanggup masuk ke gang-gang pemukiman.
”Bus armada besar jangkuannya terbatas di jalan utama. Kalau kita gandeng pelaku UKM angkutan umum, armada kecil ini bisa menjangkau wilayah dalam yang padat,” ungkap Nasih.
Sebagai sarana pendukung peremajaan armada angkutan lokal, ia mengusulkan skema pembiayaan ramah lewat lembaga keuangan daerah.
”BPR Delta Artha bisa dilibatkan untuk memberikan fasilitas kredit lunak pembenahan angkutan agar lebih layak. Formulasinya akan digodok bersama yang penting masyarakat di daerah pelosok mendapat akses transportasi memadai tanpa memicu kemacetan baru,” pungkasnya.
Related posts
Trending Minggu
