Catatan Sejumlah Fraksi Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya tentang RAPBN 2026

Surabaya (aksaraindonesia.id) – Dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang membahas tentang RAPBD Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam agenda Pendapat Fraksi, sejumlah anggota menyampaikan beberapa poin catatan. Di antaranya, terkait prioritas alokasi anggaran RAPBD 2026 hingga sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian.
Menyinggung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Politisi Partai Gerindra, Yona Bagus Widyatmoko, mempertanyakan transparansi dari pelaksanaan MBG atau pengawasannya.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan skema pelaksanaan sejumlah kebijakan yang ditetapkan Pemkot dan termuat dalam anggaran RAPBD 2026.
“Kebijakan yang dimaksud, seperti percepatan pengentasan kemiskinan, kebijakan sekolah Rakyat, kebijakan 3 juta rumah bagi warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ucapnya menyebutkan sejumlah kebijakan Pemkot.
Sementara Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Yuga Pratisabda Widyaswasta menyoroti menurunnya nilai anggaran dari pusat ke daerah.
“Diharapkan Pemkot Surabaya segera melakukan upaya secara kreatif untuk menambah sumber PAD, ” tutur Yuga, Senin (13/10/2025).
Selain itu, dari anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 22 persen, diharapkan Pemkot mampu menambah sekolah menengah pertama (SMP) karena keberadaan SMP di Surabaya dinilai masih kurang merata.
Di bidang kesehatan, PSI juga berharap Pemkot melihat kebutuhan akan ruang dan fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD) di sejumlah rumah sakit, karena fasilitas yang ada sudah tidak mampu menampung semua pasien IGD.
Sejumlah tuntutan dan pertanyaan tersebut, mendapat tanggapan normatif Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
“Dalam rapat paripurna ini, ada kata sepakat bahwa meski ada penurunan fiskal dari pemerintah pusat, namun hal tersebut tidak mengurangi program pemerintah masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, Eri juga mengatakan akan merumuskan kembali program prioritas pembangunan bersama DPRD Kota Surabaya