Lia Istifhama: Roadmap Jelas, Bank Jatim Bisa Jadi Nomor 1 di RI
Surabaya (Aksaraindonesia.id) – Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) dinilai sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) paling solid di Indonesia saat ini. Kinerja impresif dan transformasi manajemen yang dilakukan Bank Jatim pun mendapat apresiasi langsung dari Anggota DPD RI, Dr. Lia Istifhama.
Senator asal Jatim itu menilai, capaian Bank Jatim bukan sekadar urusan angka dan profit finansial semata. Lebih dari itu, Bank Jatim dinilai konsisten dalam membangun ekosistem ekonomi daerah yang inklusif melalui tata kelola yang matang dan kepemimpinan visioner.
“Bank Jatim hari ini menunjukkan bahwa BUMD bisa naik kelas, tidak hanya kuat secara angka, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat. Ini yang saya sebut sebagai BUMD paling solid, karena mampu menjaga keseimbangan antara profit, pelayanan publik, dan penguatan ekonomi daerah,” ujar sosok yang akrab disapa Ning Lia, Selasa (7/6/2026).
Keponakan mantan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ini juga mengapresiasi langkah transformasi digital serta penguatan Kelompok Usaha Bank (KUB) yang diusung Bank Jatim. Strategi progresif ini dinilai ampuh memperluas jangkauan layanan dan mendongkrak daya saing di kancah nasional.
“Dengan roadmap yang jelas dan kolaborasi antar-BPD melalui KUB, saya optimistis Bank Jatim tidak hanya menjadi yang terbaik di daerah, tetapi juga mampu bersaing dan menjadi nomor satu di tingkat nasional,” tegasnya.
Geser ke Kredit Produktif, Andalkan Ratusan Cabang
Sementara itu, Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo menegaskan, ultimate objective (tujuan utama) perseroan tidak melulu soal mengejar keuntungan. Bank Jatim berkomitmen mendorong inklusi dan literasi keuangan, serta membuka akses pembiayaan selebar-lebarnya demi kesejahteraan masyarakat.
Guna merealisasikannya, Bank Jatim mengandalkan jaringan distribusi 244 kantor cabang, termasuk yang berlokasi di Jakarta. Kapasitas teknologi mobile banking juga terus ditingkatkan agar nasabah bisa bertransaksi kapan saja dan di mana saja.
Lewat kemudahan akses ini, Bank Jatim tancap gas menggenjot penyaluran kredit. Manajemen mengakui porsi kredit saat ini masih didominasi sektor konsumtif sebesar 55 persen. Namun, upaya agresif menggeser porsi ke arah kredit produktif terus berjalan masif demi menopang geliat sektor UMKM.
Untuk mempertahankan status sebagai BPD sehat dan terbaik, Bank Jatim fokus memperkuat tiga pilar utama:
Modal: Memperkuat struktur permodalan yang sehat.
Teknologi: Transformasi digitalisasi perbankan secara masif.
SDM: Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas karyawan yang tangguh di era digital.
Tak mau bekerja instan, manajemen telah merancang peta jalan (roadmap) bisnis jangka panjang untuk tahun 2027 hingga 2028. Roadmap ini diharapkan mampu menjadi benchmark atau percontohan bagi jajaran BUMN.
Rencana besar tersebut dirangkum ke dalam lima pilar utama, meliputi penguatan tata kelola (corporate governance), optimalisasi ekosistem bisnis, transformasi teknologi informasi, penguatan human capital, serta optimalisasi KUB.
OJK Sebut KUB Solusi Jitu Perbankan Daerah
Langkah KUB ini terbilang krusial seiring kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong pemenuhan modal inti minimum Rp 3 triliun bagi BPD.
”Kami membuka peluang sinergi KUB dengan lima BPD lainnya di Indonesia, seperti BPD NTT dan NTB. Sinergi ini akan membuat pondasi perbankan daerah makin kuat. Jika ada pengusaha di daerah mereka yang butuh fasilitas pembiayaan besar, Bank Jatim siap meng-cover,” ungkap Winardi optimis.
Ketahanan solid industri BPD dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global ini turut diamini oleh Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah, Syariah, dan Daerah OJK, Defri Andri.
Defri menyebut, kekuatan itu tercermin nyata dari tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) industri BPD yang kokoh di level 26,19 persen. Angka ini berada di atas rata-rata CAR industri perbankan nasional sebesar 25,09 persen.
OJK menilai, skema KUB yang diadopsi Bank Jatim menjadi solusi jitu untuk menjaga stabilitas sistem perbankan daerah. BPD yang sudah mapan kini bisa menyokong modal BPD lain yang masih berkembang.
”Sinergi bisnis yang dibangun di dalam KUB diharapkan tidak hanya terbatas pada aktivitas perbankan ritel semata. Namun, harus mampu mendorong akselerasi dan sinergi ekonomi riil antar-daerah,” pungkas Defri.
Related posts
5-5-2026
