​Heboh Wacana Penambahan Dapil di Sidoarjo, Begini Penjelasan KPU

Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Wacana penambahan daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Sidoarjo mulai menjadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo memastikan hingga kini belum ada keputusan terkait perubahan jumlah dapil di wilayah setempat.

​Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo, Fauzan Adim, menegaskan bahwa pembahasan mengenai dapil masih mengacu pada aturan yang berlaku. Menurutnya, KPU merupakan pelaksana teknis sehingga akan menjalankan ketentuan yang nantinya ditetapkan oleh pemerintah maupun KPU RI.

Read Also

Ketua DPRD Sidoarjo Harap Harjasda ke-167 Jadi Momentum Tingkatkan Pelayanan Publik

29 Jan 2026

​”Kalau nanti ada aturan baru, apa pun aturan yang diputuskan, kami sebagai pelaksana teknis akan melaksanakan,” ujar Fauzan, Sabtu (22/8/2026).

​Fauzan menjelaskan, tahapan penyusunan dapil memiliki mekanisme tersendiri. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tahapan Pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Karena itu, saat ini belum masuk pada tahapan penetapan maupun perubahan dapil.

​Isu mengenai penambahan dapil yang berkembang di tengah masyarakat maupun partai politik (parpol) dinilai sebagai bagian dari persiapan peserta Pemilu.

Read Also

Ning Lia Curi Perhatian di HUT Radar Surabaya Group, Bernyanyi hingga Sapa Anak-anak

24 Jul 2026

​”Belum. Karena memang tahapan belum masuk ke sana. Kalau partai politik sudah mulai menata persiapan, itu wajar karena mereka sebagai peserta pemilu juga melakukan persiapan,” terangnya.

​Fauzan menambahkan, KPU Sidoarjo nantinya dapat menyampaikan usulan terkait dapil kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Timur. Dalam proses tersebut, terdapat tiga usulan yang dapat disampaikan sesuai ketentuan. Namun, ia belum dapat memastikan apakah nantinya akan ada penambahan jumlah dapil.

​”Belum ada penambahan. Masih enam dapil saat ini,” ucapnya.

​Ia mengungkapkan, penyusunan dapil tidak dilakukan berdasarkan isu atau kepentingan tertentu. Salah satu dasar utamanya adalah jumlah penduduk yang berkaitan langsung dengan alokasi jumlah kursi.

​”KPU nantinya menerima data kependudukan yang menjadi dasar dalam menyusun komposisi dapil. Dari jumlah penduduk tersebut kemudian ditentukan alokasi kursi dan pembagian wilayah dapil,” ungkap Fauzan.

​Penyusunan dapil mengacu pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dalam regulasi tersebut, terdapat tujuh prinsip yang menjadi pertimbangan, di antaranya kesetaraan nilai suara dan integritas wilayah.

​”Perubahan jumlah maupun komposisi dapil nantinya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. KPU akan menyesuaikannya dengan jumlah penduduk, alokasi kursi, kondisi wilayah, dan tujuh prinsip penataan dapil,” imbuhnya.

​Lebih lanjut, Fauzan menyebut masyarakat nantinya juga akan dilibatkan melalui mekanisme uji publik apabila tahapan penataan dapil telah dimulai. Uji publik menjadi ruang bagi warga untuk memberikan masukan terhadap rancangan yang disusun KPU.

​”Uji publik dilakukan pada tahapan penyusunan dapil. Jadi nanti masyarakat bisa memberikan masukan terkait komposisi dapil,” jelasnya.

​Untuk saat ini, Fauzan memastikan Kabupaten Sidoarjo masih terbagi dalam enam dapil. Pihaknya masih menunggu tahapan dan ketentuan resmi sebelum melakukan proses penyusunan atau perubahan daerah pemilihan.

​”Yang pasti sekarang di Sidoarjo masih enam dapil. Kalau nanti ada aturan atau ketentuan baru, kami akan mengikuti sesuai aturan tersebut,” pungkasnya.