
Surabaya (Aksaraindonesia.id) – Aksi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membagikan thumbler untuk para siswa dalam pencanangan Gerakan Bebas Sampah Plastik di Grand City Surabaya, mendapat tanggapan dari Walhi Jatim.
Aksi membagikan thumbler, menurut Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Pradipta Indra, belum menyelesaikan masalah sampah yang dihadapi masyarakat saat ini.
“Aksi bagikan thumbler ini belum menyelesaikan masalah sampah plastik. Aksi ini jangan-jangan hanya menjadi aksi reaktif sesaat,” ucapnya.
Sampah plastik adalah masalah yang kompleks, maka untuk menyelesaikan harus melihat secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
“Langkah pertama, yang harusnya dilakukan adalah dari sumber masalah, yaitu produsen sampah. Kedua, langkah pengurangan sampah. Selanjutnya, pada pengelolaan sampah,” terang Indra.
Produsen sampah dalam konteks ini adalah perusahaan kemasan plastik, termasuk kemasan minuman botol plastik, kemasan makanan dan beragam kemasan plastik lainnya. Pihak produsen ini, ungkap Indra, seringkali dibiarkan tidak bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan.
Dalam UU Persampahan, ada aturan tentang tanggung jawab produsen terhadap produknya dan pembatasan produksi. Indra menilai, seharusnya pemerintah memiliki sikap yang tegas untuk menegakkan aturan ini, sehingga berdampak pada penurunan sampah.
“Sebaliknya, produsen sampah ini seringkali tidak dilihat sebagai faktor penyebab, sehingga tanggung jawab produsen dan pembatasan produk diabakan. Sanksi pun tidak diberlakukan,” tambahnya.
Pada pengolahan sampah pun langkah penyelesaian tidak terintegrasi. Indra mencontohkan, upaya pemilahan sampah yang dilakukan di lingkup rumah tangga, ternyata setelah sampah dikumpulkan, sampah yang sudah dipilah malah dicampur kembali sehingga pemilahan sampah seolah menjadi pekerjaan yang sia-sia. Di sisi lain, masih banyak pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur yang belum memiliki cukup regulasi dan perangkat untuk pengelolahan sampah.
Menurut Indra, Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jatim memiliki kewenangan penuh untuk mengambil tindakan tegas untuk melakukan intervensi demi penyelesaian masalah sampah ini.
“Terhadap produsen sampah, seharusnya ada penegakan aturan regulasi dan kebijakan secara tegas, langkah optimal dari pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan perangkat dalam menanggulangi sampah, hingga sosialisasi secara masif dengan pendekatan humanis pada masyarakat,” ucapnya lagi.
Sebelumnya, aksi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membagikan thumbler untuk para siswa, sekaligus menjadi momen pencanangan Gerakan Bebas Sampah Plastik di seluruh lingkungan sekolah sebagai upaya membangun kebiasaan hidup berkelanjutan sejak dini, seperti dilansir melalui media siber, Senin (16/2/2026).
Program ini, dikatakan Khofifah, diarahkan untuk memperkuat kesadaran kolektif menjaga lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI). Ia juga mengatakan, gerakan tersebut bukan sekadar kampanye simbolik, melainkan langkah perubahan perilaku jangka panjang.
Pencanangan ditandai pengangkatan tumbler secara bersama-sama oleh pemangku kepentingan pendidikan sebagai simbol komitmen mengurangi plastik sekali pakai di sekolah. Tumbler ini, menurut Khofifah, menjadi simbol komitmen bersama dalam mengurangi sampah plastik sekali pakai serta menumbuhkan budaya hidup bersih dan berkelanjutan di lingkungan Pendidikan.
Gubernur wanita pertama di Jawa Timur ini juga mengatakan, semangat kebersihan tanpa plastik tidak hanya dimulai dari kebijakan, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama.