Pemkab Sidoarjo Minta Cakades Hindari Politik Uang, Pilkades Dipetakan Rawan Konflik
Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Sebanyak 230 calon kepala desa (cakades) dari 80 desa di Kabupaten Sidoarjo mengikuti pembekalan menjelang Pilkades serentak yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (7/5/2026). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat pemahaman regulasi dan mencegah potensi konflik di tingkat desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo, Probo Agus Sunarno, mengatakan pembekalan diberikan agar para cakades memahami aturan main pemilihan, tata kelola pemerintahan desa, hingga potensi kerawanan yang bisa muncul selama proses Pilkades.
Ia menyebut seluruh peserta merupakan bagian dari 80 desa yang akan menggelar Pilkades serentak. Menurutnya, dasar hukum pelaksanaan juga telah diperkuat melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan aturan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan.
Ia menyebut seluruh peserta merupakan bagian dari 80 desa yang akan menggelar Pilkades serentak. Menurutnya, dasar hukum pelaksanaan juga telah diperkuat melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan aturan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan.
Probo juga menekankan pentingnya para calon memahami kondisi riil desa masing-masing, mulai dari potensi wilayah, persoalan yang dihadapi, hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur.
“Calon kepala desa harus benar-benar memahami kondisi desanya, termasuk pengelolaan anggaran agar selaras dengan kebijakan pemerintah daerah maupun pusat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar para cakades aktif berkoordinasi dengan Dinas PMD apabila membutuhkan data atau acuan terkait kondisi desa.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan agar seluruh peserta Pilkades menghindari praktik politik uang yang berlebihan. Menurutnya, biaya politik yang tinggi berisiko memicu persoalan saat kepala desa terpilih menjalankan tugas.
“Pilkades harus berjalan aman, tertib, dan kondusif. Jangan sampai menimbulkan kegaduhan di desa,” kata Subandi.
Ia juga menyoroti tingginya biaya yang dikeluarkan sebagian calon dalam kontestasi Pilkades. Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi menjadi beban psikologis maupun moral saat sudah menjabat.
“Kalau terlalu besar biaya politiknya, nanti bisa muncul godaan penyimpangan karena merasa harus mengembalikan modal,” tegasnya.
Pemkab Sidoarjo bersama aparat keamanan, kata Subandi, telah memetakan sejumlah wilayah yang dinilai rawan konflik selama pelaksanaan Pilkades serentak.
Koordinasi juga dilakukan dengan Polresta Sidoarjo, Kodim, dan Dinas PMD untuk melakukan pengawasan serta pendampingan di titik-titik yang dianggap berpotensi rawan.
“Yang terpenting semua pihak bisa menjaga stabilitas di desa masing-masing agar Pilkades berjalan lancar tanpa gesekan,” pungkasnya.
Related posts
13-03-2026
5-5-2026
