KIP Kuliah Dinilai Perlu Dievaluasi, Senator Lia Usul Aktivitas Organisasi Jadi Pertimbangan
Jakarta (Aksaraindonesia.id) – Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dinilai masih perlu disempurnakan agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengusulkan agar proses seleksi tidak hanya mengacu pada kondisi ekonomi calon penerima, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan.
Menurut Lia, keaktifan mahasiswa dalam organisasi mencerminkan kemampuan kepemimpinan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial yang layak mendapat apresiasi melalui skema bantuan pendidikan.
“Ke depan, aktivitas organisasi mahasiswa dapat menjadi salah satu indikator tambahan dalam penyaluran KIP Kuliah. Program ini tidak hanya membantu mahasiswa dari sisi ekonomi, tetapi juga mendorong lahirnya generasi muda yang aktif dan memiliki jiwa kepemimpinan,” ujar Lia kepada Aksaraindonesia.id, Jumat (17/7/2026).
Lia menjelaskan, mekanisme seleksi KIP Kuliah saat ini lebih banyak dilakukan melalui perguruan tinggi dengan fokus pada pemenuhan persyaratan administratif dan kondisi ekonomi. Akibatnya, kontribusi mahasiswa dalam organisasi, kepemimpinan, maupun kegiatan pengabdian masyarakat belum menjadi bagian dari penilaian.
Karena itu, ia mendorong pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi kemahasiswaan duduk bersama menyusun mekanisme seleksi yang lebih komprehensif. Menurutnya, langkah tersebut dapat memperkuat kualitas penerima KIP Kuliah tanpa mengubah tujuan utama program sebagai bantuan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Selain mengusulkan indikator baru, Lia juga menyoroti penerapan sistem desil yang digunakan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan. Ia menilai, pendekatan berbasis data kesejahteraan masih memiliki sejumlah kelemahan sehingga berpotensi membuat sebagian mahasiswa yang layak justru tidak memperoleh bantuan.
Salah satu persoalan yang disorot adalah penilaian terhadap aset keluarga. Menurut Lia, masih ada masyarakat yang tercatat memiliki aset bernilai tinggi, seperti rumah warisan berukuran besar, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya terbatas.
“Sering kali yang terlihat hanya nilai aset yang tercatat. Padahal, rumah warisan belum tentu menggambarkan kemampuan ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Ia meminta pemerintah terus memperbaiki akurasi data penerima agar kebijakan KIP Kuliah benar-benar menjangkau mahasiswa yang membutuhkan. Di sisi lain, ia berharap ruang bagi mahasiswa yang aktif berorganisasi dan memiliki potensi kepemimpinan juga dapat dipertimbangkan dalam penyempurnaan kebijakan tersebut.
“Tujuan akhirnya bukan hanya memperluas akses pendidikan tinggi, tetapi juga melahirkan generasi muda yang berprestasi, berjiwa pemimpin, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat,” pungkasnya.
Related posts
Sertifikat SMSI Jawa Timur
Trending Minggu
