Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan, DPRD Sidoarjo Soroti Ekonomi dan Mitigasi Bencana
Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Paruh pertama kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantik catatan kritis dari daerah. Kalangan legislatif menilai berbagai tantangan fundamental, mulai dari tekanan daya beli, target penyerapan tenaga kerja, hingga kesiapan mitigasi bencana, mendesak untuk segera dibenahi secara komprehensif.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso. Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi warga selama masa reses, ia menyebutkan bahwa isu kesejahteraan ekonomi dan jaminan sosial masih mendominasi harapan masyarakat di akar rumput.
”Selama reses, kami menampung berbagai aspirasi masyarakat. Salah satunya terkait keamanan, kenyamanan, kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, pendidikan hingga kesehatan gratis,” ujar Bangun saat memberikan keterangan, Kamis (22/10/2026).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyoroti bahwa dua tahun perjalanan kabinet berjalan memerlukan evaluasi mendalam, khususnya dalam merespons gejolak ekonomi global yang berdampak langsung ke dalam negeri. Ia mencatat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah memicu kekhawatiran tersendiri terhadap stabilitas harga barang dan merosotnya daya beli masyarakat.
Selain itu, janji penciptaan jutaan lapangan kerja dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Menurutnya, ketersediaan lowongan pekerjaan yang selaras dengan ekspektasi publik belum sepenuhnya terwujud di lapangan.
”Nilai tukar rupiah terhadap dolar masih tinggi. Ini juga menyebabkan daya beli masyarakat akhirnya turun. Kemudian, lapangan pekerjaan juga masih belum sesuai dengan apa yang dijanjikan Presiden Prabowo dalam programnya,” imbuh Bangun.
Guna mengatasi berbagai persoalan pelik tersebut, ia mendorong pemerintah agar tidak berjalan sendiri. Pelibatan para akademisi, pakar ekonomi, tokoh agama, hingga ahli di bidang pertahanan dan kesehatan dinilai krusial untuk merumuskan arah kebijakan strategis yang tepat sasaran.
Di samping isu ekonomi, legislator daerah ini turut memberikan perhatian serius terhadap ancaman kebakaran lahan yang kerap meningkat pada musim kemarau, tak terkecuali di wilayah Sidoarjo. Edukasi publik mengenai bahaya membuang puntung rokok sembarangan serta pembakaran sampah di sekitar permukiman dipandang sebagai langkah pencegahan dini yang wajib digalakkan.
Evaluasi juga diarahkan pada aspek pelayanan publik, terutama optimalisasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran. Bangun menyoroti standar waktu tanggap (response time) yang idealnya bisa ditekan di bawah 15 menit, sementara kondisi di lapangan kerap terkendala durasi perjalanan yang lebih lama akibat keterbatasan pos sektor dan infrastruktur jalan.
Untuk menyiasati kawasan permukiman padat bergang sempit, ia mengusulkan adanya inovasi armada penunjang berukuran mini, seperti kendaraan roda dua termodifikasi yang dilengkapi akses cepat terhadap sumber air alternatif. Langkah taktis ini diyakini mampu memangkas durasi penanganan awal sebelum armada besar tiba di lokasi.
Menutup pandangannya, Bangun berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus ditingkatkan. Evaluasi berkala serta eksekusi kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan riil rakyat diyakini menjadi kunci utama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik ke depan.
Related posts
Trending Minggu
