Widodo, Aktivis Bantuan Hukum yang Pilih Berdiri Sendiri demi Layani Masyarakat Tak Mampu

Siska Prestiwati
29 Apr 2026 14:55

2 minutes reading

Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Nama Widodo belakangan mencuri perhatian setelah ia memutuskan mendirikan lembaga bantuan hukum baru usai menghadapi dinamika internal organisasi sebelumnya. Selama setahun terakhir, Widodo dikenal sebagai Ketua DPD LBH CCI Kabupaten Sidoarjo dan aktif mendampingi masyarakat kecil yang berhadapan dengan persoalan hukum.

Kepada wartawan, Widodo menceritakan bahwa selama memimpin LBH CCI di Sidoarjo, ia dan timnya telah turun langsung menangani berbagai pengaduan warga. Namun, ia mengaku terkejut ketika muncul pemberitaan di beberapa media online yang menyebut LBH CCI Sidoarjo dibekukan.

02 Oct 2025

“Tidak ada surat pemberitahuan, tidak ada teguran, tidak ada peringatan. Bahkan surat pembekuan dari DPW maupun DPP pun tidak pernah kami terima. Tiba-tiba kami diberitakan sudah dibekukan,” ujarnya.

Situasi tersebut membuat Widodo mengambil langkah baru. Bersama tim yang selama ini mendampinginya, ia mendirikan lembaga baru bernama Lembaga Bantuan Hukum Brawijaya Majapahit Nusantara. Tak hanya menjadi kantor cabang, lembaga ini sekaligus diproyeksikan sebagai kantor DPP untuk seluruh Indonesia.

Menurut Widodo, keputusan ini diambil untuk menjawab kepercayaan masyarakat yang selama ini datang meminta pendampingan hukum. Banyak dari mereka, terutama warga kurang mampu, kesulitan menyelesaikan persoalan hukum karena terbentur biaya.

29 Jan 2026

“Banyak masyarakat yang tidak mampu datang kepada kami. Kami bantu dengan meminta SKTM agar mereka bisa mendapatkan layanan hukum yang layak dan penyelesaian perkaranya tidak berlarut,” jelasnya.

Ia menambahkan, tidak sedikit warga yang akhirnya ditampung dan dibantu melalui lembaga baru tersebut. Baginya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti hanya karena ada persoalan internal organisasi.

“Yang jelas, LBH Brawijaya Majapahit Nusantara siap membantu masyarakat Sidoarjo khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya,” tegasnya.

Dengan langkah barunya ini, Widodo berharap semakin banyak warga yang bisa memperoleh akses bantuan hukum tanpa harus dibatasi kondisi ekonomi.