
Surabaya (aksaraindonesia.id) – Polemik tumpang tindihnya bantuan Baznas dan Pemerintah Kota Surabaya untuk warga menjadi topik pembahasan hearing Komisi D DPRD Kota Surabaya.
Hearing tersebut, juga melibatkan Dinas Pendidikan Jatim, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Bapemkesra, Bappeda dan Baznas Kota Surabaya, pada Senin (6/10/2025).
Dalam pembahasan, indikasi adanya tumpang tindih bantuan ini terkait tebus ijazah, bantuan kesehatan terkait BPJS Kesehatan dan bantuan sosial, misalnya bedah rumah.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Johari Mustawan, menyampaikan, perlunya sinergi dan kolaborasi yang solid antara Baznas dan Pemerintah Kota Surabaya,
“Perlu adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Baznas dan Pemerintah Kota Surabaya, agar bantuan yang diberikan bisa saling melengkapi satu dengan yang lain,” ujar Johari.
Sinergi dan kolaborasi yang dilakukan terkait pemberian bantuan untuk warga Kota Surabaya,
“Anggarannya bisa dari Baznas, sementara untuk data penerima bantuan bisa dari dinas terkait, misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan,” tambah politisi PKS.
Selain itu, menurut Johari, perlu juga disosialisaikan jumlah prosentase bantuan yang bisa disalurkan oleh baznas untuk warga lewat zakat, infaq, dan sedekah.
“Perlu untuk dilakukan sosialisasi jumlah prosentase bantuan yang bisa disalurkan oleh baznas untuk warga lewat zakat, infaq dan sedekah” ujar Johari.
Anggota dewan yang akrab disapa Bang Jo ini juga mengusulkan salah satu bantuan yang bisa diberikan dibidang pendidikan berupa biaya pendidikan untuk pelajar yang rentan putus sekolah.
“Menurut data yang ada, sekitar 12 ribu siswa di Surabaya yang rentan putus sekolah, paling banyak terkait masalah ekonomi, salah satunya yaitu ada satu siswa SMK di wilayah Surabaya barat yang rentan putus sekolah karena tidak adanya biaya transportasi. Ini barangkali bisa menjadi prioritas untuk diberikan bantuan oleh baznas,” jelas Bang Jo.
Untuk bidang kesehatan, Bang Jo mengusulkan agar pemberian bantuan ke warga terkait tanggungan biaya kesehatan bisa lebih dioptimalkan oleh Baznas,
“Warga yang tidak ditanggung BPJS dan harus hutang kesana kemari untuk biaya pengobatannya. Barangkali ini yang bisa mendapat prioritas bantuan dari Baznas,” ujar Bang Jo.
Ia berharap, Baznas bisa lebih baik lagi kedepannya,
“Apa yang menjadi kekurangan di Baznas Kota Surabaya, kedepannya bisa kita perbaiki bersama-sama, sehingga masyarakat tetap bisa memperoleh kemanfaatan dari Baznas,” tutup Bang Jo.