Pemprov Jatim Dipangkas Rp 2,8 Triliun, PKS: Kado Menyedihkan di HUT ke-80

Surabaya (aksara Indonesia.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) harus menghadapi tantangan baru setelah dana transfer dari pemerintah pusat dipangkas sebesar Rp 2,8 triliun. Pemangkasan ini dinilai menjadi “kado menyedihkan” di momen peringatan HUT ke-80 Pemprov Jatim.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jatim, Drh. H. Puguh Wiji Pamungkas, saat ditemui awak media di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Senin (6/10/2025).

“Ini merupakan kado yang cukup menyedihkan di momen ulang tahun ke-80 Pemprov Jatim. Pemerintah Provinsi harus berpikir serius bagaimana menutup kekurangan fiskal setelah dipangkas pemerintah pusat,” ujar Puguh.

Meski anggaran berkurang, Puguh menegaskan agar kualitas pelayanan publik tidak ikut menurun.
“Terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, kemasyarakatan, infrastruktur, dan pertanian. Pelayanan ini tidak boleh berkurang. Pemprov harus mencari cara menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.

Puguh mendorong agar Pemprov segera menggali sumber-sumber baru untuk meningkatkan PAD.
“Saat ini PAD Jawa Timur baru sekitar Rp 16-17 triliun. Itu harus ditingkatkan dengan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” jelasnya.

Menurutnya, peluang peningkatan PAD juga bisa dilakukan lewat optimalisasi aset daerah dan pajak non-PBB serta non-kendaraan bermotor.
“Banyak potensi lain seperti pajak atas barang mewah, industri, maupun tambang. Ini perlu dipikirkan dan dioptimalkan Pemprov Jatim untuk mendongkrak ekonomi daerah,” tambahnya.

Puguh menegaskan, optimalisasi BUMD menjadi langkah penting bagi Pemprov Jatim untuk menutup kekurangan akibat berkurangnya dana transfer pusat.
“BUMD bisa menjadi solusi konkret agar APBD tetap kuat dan pelayanan publik tidak terdampak,” pungkasnya.