Pemkab Sidoarjo Deklarasikan Gerakan Sekolah Tanpa Diskriminasi

Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo resmi mendeklarasikan gerakan Sekolah Tanpa Diskriminasi dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 yang berlangsung di GOR Sidoarjo, Rabu (10/12). Momen tersebut menjadi ajang penguatan komitmen daerah untuk memastikan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh siswa, termasuk penyandang disabilitas.

Dalam deklarasinya, Mimik menegaskan komitmen Pemkab untuk menghadirkan pendidikan yang adil, inklusif, dan ramah bagi semua peserta didik. “Kami berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang adil, inklusif, dan ramah bagi semua,” ujarnya.

Mimik menambahkan, pembangunan daerah tidak bisa disebut maju bila masih ada masyarakat yang tertinggal, termasuk penyandang disabilitas. Karena itu, Pemkab terus memperluas layanan pendidikan inklusif, termasuk pelatihan guru untuk pemenuhan akomodasi layak bagi siswa disabilitas.

Mimik juga menegaskan bahwa penguatan sekolah inklusif di Sidoarjo dilakukan melalui kolaborasi dengan para ahli dan organisasi disabilitas. “Momentum ini harus menjadi pengingat bahwa pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga tentang kemanusiaan,” katanya.

Mimik menyampaikan apresiasi kepada para guru yang mengajar peserta didik disabilitas. Menurutnya, peran guru bukan sekadar mengajar, tetapi juga membuka jalan agar anak-anak disabilitas memiliki kepercayaan diri dan bisa mandiri. Kepada para siswa disabilitas, ia menegaskan bahwa mereka berhak atas pendidikan terbaik dan mampu meraih cita-citanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Tirto Adi, mengatakan perhatian Pemkab terhadap hak penyandang disabilitas sudah dilakukan sejak lama. Salah satunya melalui Perbup Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang pendidikan khusus dan layanan khusus, yang bahkan terbit lebih dulu dibandingkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Tirto menyebut Pemkab Sidoarjo juga pernah meraih sejumlah penghargaan nasional atas komitmen pendidikan inklusif. Pada 2012, Sidoarjo meraih Inklusif Education Award, disusul penghargaan serupa untuk Kepala SMPN 4 Sidoarjo pada 2014.

“Alhamdulillah, Sidoarjo menjadi salah satu dari empat daerah di Jawa Timur yang memiliki ULD (Unit Layanan Disabilitas), bersama Gresik, Malang, dan Blitar,” ujarnya.