DPR Evaluasi Laporan Belatung di Menu MBG di Bandung

Bandung (Aksaraindonesia.id) – DPR RI mengevaluasi laporan temuan belatung pada menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan kepada siswa di wilayah Bandung Raya. Temuan tersebut memicu keluhan dari sejumlah orang tua murid terkait kualitas makanan yang diberikan selama bulan Ramadan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan komisi teknis di DPR tengah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG agar kejadian serupa tidak terulang.

Read Also

Keunggulan Jatim Sebagai Episentrum Bumi Majapahit

03 Jul 2025

“Masukan ini juga sudah disampaikan oleh Komisi Teknis kepada pihak MBG untuk mengadakan perbaikan dan evaluasi-evaluasi,” ujar Dasco di Kampus Institut Teknologi Bandung, Kamis (5/3/2026).

Menurut Dasco, DPR juga memantau jumlah keluhan yang masuk dibandingkan dengan jumlah dapur penyedia makanan dalam program tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan efektivitas program yang ditujukan meningkatkan asupan gizi para penerima manfaat.

Keluhan terkait menu MBG mencuat setelah sejumlah orang tua murid di Kabupaten Bandung menemukan makanan yang dinilai tidak layak konsumsi. Salah satunya adanya belatung pada buah manggis serta makanan singkong dengan fla yang sudah basi.

Read Also

Konser Musik Internasional, Christophoros Stamboglis Warnai Wacana Musik Lewat Lagu Klasik

28 Sep 2025

Seorang wali murid bernama Wati mengaku terkejut saat memeriksa paket makanan yang diterima anaknya di hari ketiga Ramadan.

“Saya kaget ada belatung di manggis dan singkongnya sudah busuk. Anak saya tidak makan, cuma roti sama susu yang dikonsumsi,” ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah orang tua siswa di beberapa sekolah di Kabupaten Bandung. Mereka menilai menu yang diberikan tidak sesuai standar gizi, bahkan ada paket yang hanya berisi satu jeruk dan dua bolu kukus. Ada pula paket bahan mentah seperti ayam dan tempe yang harus dimasak sendiri oleh orang tua.

Program MBG sendiri merupakan salah satu kebijakan strategis nasional untuk meningkatkan pemenuhan gizi bagi pelajar. Namun persoalan distribusi dan kualitas bahan makanan di lapangan kini menjadi perhatian serius bagi DPR dan pihak pengelola program.