Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih didampingi wakil ketua DPRD Warih Andono dan Suyarno menandatangani kesepakatan bersama Laskar Jenggolo di depan Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/2/2026). Doc : Siska PreswatiSidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Para Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo menerima ratusan perwakilan dari 18 elemen masyarakat yang tergabung dalam laskar jenggolo di ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten sidoarjo, Selasa (10/2/2026). Sebelumnya laskar jenggolo ini melakukan orasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo mempertanyakan peran para wakil rakyat yang terkesan membiarkan perseteruan antara bupati dan wakil bupati yang hingga kini belum berdamai.
Para laskar jenggolo langsung diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih, dan tiga wakil ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, antara lain Suyarno, Warih Andono, H Kayan dan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, Pratama Yudhiarto.

Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo menerima perwakilan laskar jenggolo yang menginginkan perdamaian antara bupati dan wakil bupati.
Menanggapi tuntutan massa, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mengatakan bahwa kami membuka ruang seluas-luasnya untuk memfasilitasi komunikasi antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana baik secara formal maupun non formal.
“Banyak ruang bisa dilakukan teman-teman DPRD untuk menampung aspirasi masyarakat. Bisa formal atau non formal. InsyaAllah, kami fasilitasi,” ujar Politikus PKB Sidoarjo.
Nasih menjelaskan saat ini, DPRD Sidoarjo juga tengah disibukkan dengan sejumlah agenda strategis, mulai dari pembahasan efisiensi anggaran tahun 2026 hingga perencana langsung APBD 2027. Meski demikian, ruang dialog tetap terbuka.
“Kita juga mendekati bulan suci Ramadan. Bisa saja nanti dikemas dalam forum non formal seperti buka bersama. Yang jelas, ruang-ruang itu akan kami maksimalkan untuk menghadirkan kedua belah pihak termasuk SKPD terkait,” jelas Nasih.
Nasih menegaskan bahwa sejauh ini pelayanan publik di Sidoarjo masih berjalan normal. Menurutnya, baik Bupati dan Wakil Bupati tetap menjalankan tugas dan kegiatan masing-masing.
“Pantauan kami, pelayanan dasar masih berjalan baik. Tidak ada persoalan signifikan yang berdampak langsung pada masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, Nasih menuturkan bahwa kami tetap akan menjalankan fungsi pengawasan secara berkala. Evaluasi kinerja, kata dia, akan dilakukan melalui mekanisme hearing dan penilaian triwulanan.
“Kalau nanti terbukti ada gangguan dengan ukuran tertentu, tentu komisi dan mitra kerja akan bersuara. Prinsipnya, kami ingin semua diselesaikan dengan komunikasi yang baik,” pungkasnya.