
Surabaya (Aksaraindonesia.id) – Keterwakilan organisasi kemasyarakatan dalam 13 anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur periode 2027–2032 dipertanyakan. Anggota Komisi E DPRD Jatim, H. Suli Da’im, meminta proses seleksi dan pertimbangan penetapan anggota dijelaskan secara terbuka.
Suli Da’im menilai komposisi keanggotaan Dewan Pendidikan perlu mendapat evaluasi secara konstruktif. Menurutnya, organisasi kemasyarakatan yang selama ini memiliki kontribusi besar dalam penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur semestinya mendapat perhatian dalam aspek keterwakilan.
Meski memberikan sejumlah catatan, Suli Da’im tetap menyampaikan ucapan selamat kepada 13 anggota Dewan Pendidikan Jatim yang terpilih untuk periode 2027–2032. Dia berharap seluruh anggota mampu menjalankan amanah secara profesional, independen, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan.
“Selamat kepada 13 anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur periode 2027–2032. Semoga amanah ini dijalankan dengan bijaksana, menghadirkan gagasan-gagasan segar, serta mampu menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat,” ujar Suli Da’im, Rabu (18/11/2026).
Dia menjelaskan, pembangunan pendidikan di Jawa Timur tidak hanya bertumpu pada pemerintah. Sejumlah organisasi kemasyarakatan turut mengambil peran besar melalui pengelolaan sekolah, madrasah, pesantren hingga perguruan tinggi.
Besarnya kontribusi tersebut, lanjut dia, perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam membangun komposisi Dewan Pendidikan yang merepresentasikan keberagaman ekosistem pendidikan.
Menurutnya, keterwakilan masyarakat harus diperhatikan secara proporsional dengan tetap mengedepankan kompetensi, integritas, dan mekanisme seleksi yang berlaku.
“Pendidikan di Jawa Timur tumbuh melalui kontribusi banyak pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan yang mengelola sekolah, madrasah, pesantren hingga perguruan tinggi. Karena itu, penting memastikan proses seleksi Dewan Pendidikan mempertimbangkan keberagaman ekosistem pendidikan secara adil dan proporsional,” tegasnya.
Untuk itu, Suli Da’im meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur memberikan penjelasan kepada Komisi E DPRD Jatim mengenai dasar penetapan 13 anggota Dewan Pendidikan tersebut.
Dia ingin mengetahui secara jelas kriteria yang digunakan dalam proses seleksi, mekanisme penilaian calon anggota, hingga pertimbangan pemerintah dalam menentukan unsur-unsur masyarakat yang memperoleh tempat dalam keanggotaan.
Menurutnya, penjelasan tersebut penting agar proses seleksi tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Terlebih, Dewan Pendidikan merupakan lembaga strategis yang diharapkan mampu menampung aspirasi berbagai elemen masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
Suli Da’im menegaskan, permintaan evaluasi bukan ditujukan untuk mempersoalkan individu yang telah terpilih. Dia justru ingin memastikan proses pembentukan Dewan Pendidikan berjalan transparan, akuntabel, dan mendapatkan kepercayaan publik.
“Yang perlu kita dorong bukan polemik tentang siapa yang terpilih, melainkan bagaimana prosesnya dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada unsur masyarakat yang kontribusinya besar terhadap pendidikan tetapi belum terwakili secara memadai, hal itu patut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dia mengingatkan Dewan Pendidikan memiliki posisi penting sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pendidikan. Lembaga tersebut juga diharapkan berperan dalam mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan, pemerataan akses, serta transparansi penyelenggaraan pendidikan.
Karena itu, komposisi keanggotaannya perlu mencerminkan keragaman latar belakang, pengalaman, dan pemikiran masyarakat. Dengan begitu, kebijakan maupun rekomendasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan pendidikan di berbagai wilayah Jawa Timur.
Suli Da’im berharap Dewan Pendidikan periode 2027–2032 tidak hanya menjalankan fungsi kelembagaan secara formal. Lebih dari itu, para anggota diharapkan mampu menjadi representasi aspirasi masyarakat sekaligus mitra kritis pemerintah dalam membenahi berbagai persoalan pendidikan.
“Dewan Pendidikan harus menjadi rumah bersama bagi kemajuan pendidikan Jawa Timur. Kritik harus disampaikan dengan niat memperbaiki, sedangkan pemerintah perlu menjawabnya dengan keterbukaan. Tujuan akhirnya satu, menghadirkan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya.

