
Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Peristiwa pohon tumbang akibat hujan lebat disertai angin kencang di Jalan Madubronto, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Sidoarjo, pada Selasa (17/11/2026) siang, memantik reaksi keras dari DPRD Kabupaten Sidoarjo. Kalangan legislatif mendesak Pemkab Sidoarjo segera bergerak cepat melakukan langkah preventif guna mencegah kejadian serupa.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Usman, mengatakan bahwa peristiwa tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi bencana di tengah musim hujan. Politisi PKB ini menyoroti tiga hal krusial yang mendesak untuk ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pertama, kata Usman, dinas terkait harus segera menginventarisasi pohon-pohon di pinggir jalan yang dinilai rawan. Pohon-pohon yang rimbun dan berisiko patah diminta untuk segera dirampingkan demi menjamin keamanan pengendara yang melintas.
”Kalau hari ini terjadi pohon tumbang dan sebagainya, maka harus dilakukan satu inventarisasi pohon-pohon yang sekiranya perlu dirampingkan demi menjaga keamanan pada saat hujan dan angin,” ujar Usman kepada Aksaraindonesia.id, Selasa (17/11/2026).
Kedua, dewan meminta pemetaan wilayah rawan banjir yang menjadi langganan tahunan. Usman menegaskan, normalisasi saluran air harus digencarkan untuk meminimalisir genangan air saat curah hujan tinggi.
”Kegiatan rutin atau hal yang biasa terjadi pada musim penghujan, maka banjir itu juga harus dipetakan agar pemerintah daerah melalui OPD terkait juga melakukan normalisasi saluran-saluran agar ini juga untuk meminimalisir banjir yang tiap tahun pasti terjadi,” jelasnya.
Selain masalah cuaca ekstrem, Usman juga menyoroti carut-marutnya pemasangan kabel utilitas, khususnya kabel wifi milik provider swasta yang dinilai semrawut dan membahayakan keselamatan publik. Ia mendesak Pemkab Sidoarjo bersikap tegas melakukan penertiban dan pendataan izin.
”Harus ada langkah-langkah tegas dari pemerintah daerah untuk melakukan satu penertiban. Apakah semua kabel-kabel itu milik provider itu berizin atau tidak. Kalau toh berizin bukan berarti seenaknya, tapi harus dilakukan satu penataan yang tertib dan memastikan terjamin keamanan bagi pengguna lalu lintas,” tegasnya.
Terkait fungsi pengawasan dewan, Usman memastikan pihaknya akan segera memanggil OPD terkait untuk mengevaluasi sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi bencana seperti banjir, puting beliung, maupun pohon tumbang.
Di sisi lain, Usman juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan potensi kerawanan di lingkungan masing-masing kepada pemerintah maupun pihak dewan.
”Masyarakat tetap kita harapkan sebagai pemberi informasi, baik itu kepada dinas maupun kepada kami DPRD sebagai representasi wakil rakyat terkait permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungannya masing-masing. Kami akan menunggu dan akan menindaklanjuti dari aspirasi yang masuk dari masyarakat,” pungkasnya.

