Peneliti Brida Jatim, Dr. Ir. R. Widodo Djati Sasongko. Dok : Siska PSurabaya (Aksaraindonesia.id) – Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Jawa Timur menyoroti pentingnya penataan kelembagaan hingga regulasi daerah di sektor ekonomi kreatif (ekraf). Hal ini terungkap dari hasil riset dan seminar laporan akhir bertajuk “Kajian Pemetaan Objek Ekonomi Kreatif dan Fungsi Pengelolaan Ekonomi Kreatif” yang dipimpin oleh Peneliti Brida Jatim, Dr. Ir. R. Widodo Djati Sasongko.
Widodo mengungkapkan, riset yang dilakukan sepanjang Januari hingga Desember 2026 ini dilatarbelakangi oleh dinamika perubahan kebijakan perangkat ekonomi kreatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sejarah perkembangan ekraf di tingkat nasional sendiri dimulai dari pembentukan tim Indonesia Design Power oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan pada 2008 yang mencakup 14 subsektor, hingga berkembang menjadi 17 subsektor melalui UU Nomor 24 Tahun 2019.
Dinamika tersebut berlanjut pada Kabinet Merah Putih dengan ditetapkannya pemisahan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif, serta turunan regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif 2026–2045.
”Artinya, ada perubahan fungsi pembinaan baik di pusat, dan daerah tentunya harus menyesuaikan karena ekonomi kreatif di daerah ini ditangani oleh banyak perangkat daerah,” ujar Widodo saat ditemui usai Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Swakelola 2026 di Ruang Aula Riset Lantai III Brida Jawa Timur, Senin (16/11/2026).
Dalam praktiknya, Widodo menjelaskan pengelolaan ekraf di daerah bersinggungan dengan berbagai instansi seperti dinas pariwisata, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan, diskominfo, hingga koperasi dan UMKM. Namun, dengan adanya kementerian khusus di tingkat pusat, struktur kelembagaan di daerah kini mulai diperjelas dan disesuaikan.
Respons Positif Daerah di Jatim
Berdasarkan hasil penelitian yang mengambil lokus di sejumlah wilayah seperti Surabaya, Malang, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan, Brida Jatim mencatat adanya respons cepat tanggap dari pemerintah daerah dalam menyesuaikan kelembagaan ekraf.
Di Kota Probolinggo dan Kota Pasuruan, misalnya, terjadi pemekaran bidang di dalam instansi pemerintahan yang sebelumnya menyatu dengan bidang destinasi pariwisata, kini berdiri menjadi bidang tersendiri. Langkah ini juga diperkuat dengan terbitnya payung hukum daerah.
”Probolinggo sudah menindaklanjuti dengan membentuk kelembagaan dan menerbitkan Perwali Nomor 60 Tahun 2025 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Sementara di Pasuruan, meskipun belum memiliki Perda, mereka sudah menyusun naskah akademis dan draft peraturan pengembangan ekonomi kreatif yang diperkuat Perwali Nomor 48,” jelasnya.
Dari sisi komoditas, hasil riset menunjukkan bahwa subsektor unggulan di tingkat kota yang diteliti relatif seragam dan tidak jauh berbeda dengan skala nasional maupun provinsi, di mana subsektor fashion, kriya, kuliner, dan seni pertunjukan menjadi sektor yang paling menonjol.
Melalui riset ini, Brida Jatim merekomendasikan agar pemerintah kabupaten/kota terus memperkuat pembinaan, pelatihan, serta kelembagaan pengampu fungsi ekonomi kreatif secara berkelanjutan demi mengoptimalkan potensi kekayaan intelektual (intellectual property) daerah di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

