
Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo resmi menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Persetujuan itu dibacakan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Kusumo Adi Nugroho, dalam Rapat Paripurna V DPRD Sidoarjo dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi di gedung dewan, Senin (16/11/2026).
Kusumo menjelaskan, revisi regulasi ini dinilai krusial untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih adil, efektif, tertib, efisien, serta berpusat pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
”Raperda ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang adil, efektif, tertib, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Karena itu, diperlukan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) yang sesuai dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik,” ujar Kusumo.
Ia menyebutkan, keputusan menyetujui raperda tersebut diambil setelah melalui serangkaian proses pembahasan mendalam, mulai dari adu gagasan, saran, hingga penilaian objektif terhadap draf aturan.
Minta Birokrasi Tidak Berbelit-belit
Meski memberi lampu hijau, Fraksi PDI Perjuangan melayangkan catatan penting. Kusumo mengingatkan agar penataan ulang struktur perangkat daerah tidak sekadar menjadi ajang pergantian nomenklatur atau penambahan struktur organisasi belaka.
Menurutnya, reformasi birokrasi harus benar-benar berfokus pada efisiensi kerja dan pemangkasan alur pelayanan yang selama ini kerap dikeluhkan lambat.
”Perubahan struktur perangkat daerah tidak boleh sekadar menjadi pergantian nama atau penambahan organisasi semata. Penyesuaian organisasi harus berorientasi pada percepatan pelayanan publik dan pemangkasan rantai birokrasi yang berbelit-belit,” tegasnya.
Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo mantap menerima dan menyetujui Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk segera ditetapkan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Rapat paripurna penting ini turut dihadiri langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi, didampingi Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Wakil Ketua I DPRD Sidoarjo Suyarno, serta Wakil Ketua III DPRD Sidoarjo Warih Andono.

