Tak Tinggalkan Pengabdi Pendidikan, Jatim Siapkan Penataan 2.295 Guru Non-ASN

Surabaya (Aksaraindonesia.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan proses penataan terhadap 2.295 guru non-ASN dilakukan dengan pendekatan humanis, tanpa adanya pemutusan kerja secara tiba-tiba. Kebijakan ini menyusul terbitnya Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatur bahwa per 31 Desember 2026, tidak boleh ada lagi guru berstatus non-ASN.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Aries Agung Paewai, menjelaskan bahwa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memberikan perhatian serius atas situasi ini dan memastikan para guru non-ASN tetap mendapat ruang terhormat dalam sistem pendidikan di Jatim.

Read Also

Gubernur Khofifah Tinjau Progres Proyek Strategis Provinsi  Pelebaran Jalan Sugihwaras Magetan, Dorong Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Mataraman

05 Oct 2025

Bu Khofifah sudah menegaskan saat Hardiknas bahwa guru non-ASN tidak akan ditinggalkan. Mereka akan ditata ulang, bukan diberhentikan. Pemerintah ingin memastikan setiap guru tetap memiliki tempat dan masa depan,” ujar Aries.

Menurutnya, Pemprov Jatim saat ini tengah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen dan KemenPAN-RB untuk merumuskan mekanisme penataan yang memberikan kepastian status bagi para guru. Selain menyesuaikan dengan regulasi pusat, Pemprov juga memperhitungkan kemampuan anggaran agar kebijakan ini dapat dijalankan secara bertahap dan adil.

Read Also

Edukasi Calon Pengantin, Ciptakan Keluarga Sehat

05 Nov 2025

“Bu Gubernur ingin semua guru tetap bisa melaksanakan tugasnya. Setiap tahun banyak guru pensiun, sementara siswa tetap membutuhkan pendidik. Kita tidak ingin ada kekosongan layanan,” jelas Aris kepada reporter Aksaraindonesia.id ditemui di Surabaya, Rabu (6/5/2026) sore.

Sebagai bagian dari proses ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan mengadakan uji kompetensi guna memetakan kemampuan guru non-ASN, termasuk kebutuhan peningkatan kompetensi.

“Uji kompetensi ini bukan untuk menyisihkan, tetapi untuk mengetahui potensi dan memberikan ruang peningkatan kualitas bagi mereka,” kata Aries.

Aries menegaskan, keberadaan 2.295 guru non-ASN selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur. Karena itu, Pemprov memastikan seluruh proses penataan berjalan dengan penuh empati, menghargai pengabdian guru, serta memberikan kepastian agar mereka dapat terus berkarya demi masa depan siswa di Jawa Timur.

“Pesan Bu Gubernur jelas: tidak ada yang ditinggalkan. Semua akan ditata dengan baik,” tutup Aries.