
Surabaya (Aksaraindonesia.id) – Persoalan dana talangan senilai ratusan juta rupiah berujung pada sengketa hukum yang melibatkan aset tanah bernilai lebih dari Rp3 miliar. Kasus ini menyeret Sri Indah Mujiati yang diduga menjadi korban praktik dana talangan bermasalah, serta Joni, seorang penjual nasi goreng yang terancam kehilangan tanah yang dibelinya sejak 2010.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, memberikan perhatian serius terhadap ketimpangan mencolok antara nilai utang sekitar Rp300 jutaan dengan aset yang mencapai Rp3 miliaran.
”Di sini kita bicara bagaimana peran negara. Yang diutang Rp300 juta sekian, sementara yang menjadi objek nilainya Rp3 miliar sekian. Di situ kita bicara aspek keadilan,” tegas Ning Lia, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, perbedaan nilai yang hampir mencapai sepuluh kali lipat tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai persoalan administratif. Aspek keadilan harus dikedepankan, terutama ketika hubungan utang-piutang berkembang menjadi sengketa kepemilikan aset.
Perkara ini kian rumit karena tidak hanya melibatkan Sri Indah Mujiati selaku pihak yang berkaitan dengan dana talangan, tetapi juga Joni yang sudah membeli sebagian tanah tersebut belasan tahun lalu.
Kisah bermula pada 2010 saat Joni membeli sebidang tanah dari Sri Indah Mujiati seharga Rp170 juta. Saat transaksi dilakukan, sertifikat tanah masih atas nama Sri Indah, sementara dokumen aslinya berada di tangan pihak lain.
”Awalnya saya beli ke Bu Sri Indah Mujiati. Bu Sri ada sertifikat atas nama Bu Sri, resmi tahun 2010. Saya dikasih fotokopinya. Katanya sertifikat itu posisinya di pihak lain,” kata Joni.
Selama bertahun-tahun, transaksi itu berjalan tanpa masalah. Namun, situasi berubah pada 2016 ketika muncul sengketa terkait hubungan utang-piutang antara Sri Indah Mujiati dan seseorang bernama Tomi. Sri Indah diduga menjadi korban praktik dana talangan bermasalah yang berujung pada sengketa aset bernilai miliaran rupiah.
Joni mengaku tidak mengetahui secara utuh detail hubungan hukum antara Sri Indah dan Tomi. Ia hanya mendapati tanah yang telah dibelinya ikut terseret.
”Katanya awalnya utang piutang sama Pak Tomi. Kok bisa jadi jual beli, dibalik nama? Itu kan bagaimana?” ungkapnya.
Masalah bertambah pelik karena bidang tanah milik Joni belum dipecah dari sertifikat induk. Akibatnya, ia belum memiliki sertifikat atas nama pribadinya. Puncaknya, Joni dikagetkan dengan somasi pengosongan tanah dari pihak lain.
”Saya tiba-tiba dikasih somasi untuk mengosongkan tanah. Saya itu beli ke Bu Sri. Yang kasih somasi kok orang lain. Saya enggak mau,” tegasnya.
Ning Lia menekankan, negara harus hadir untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Sorotan terhadap selisih nilai utang dan aset ini menjadi pengingat bahwa penyelesaian sengketa harus memeriksa fakta transaksi secara objektif, bukan sekadar bertumpu pada formalitas dokumen.
Sementara itu, Joni berharap hak miliknya terlindungi dari persoalan hukum yang tidak ia libati secara langsung.
”Hak saya itu jangan diikutkan. Saya betul-betul mempertahankan hak milik saya. Cuma saya memang belum punya sertifikat karena belum dipecahkan atas nama saya,” pungkasnya

