Soal Wacana Payroll ASN ke Himbara, DPRD Jatim Ingatkan Risiko Penggerusan Fiskal Daerah
Surabaya (Aksaraindonesia.id) – Wacana pengalihan penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menuai sorotan. Langkah efisiensi tersebut dinilai perlu dikaji ulang secara komprehensif agar tidak mengganggu stabilitas ekosistem keuangan pemerintah daerah.
Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Suli Da’im, menekankan pentingnya peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai penopang utama ekonomi wilayah. Menurutnya, pemindahan pengelolaan payroll ASN bukan sekadar persoalan teknis perbankan, melainkan berdampak langsung pada likuiditas kas daerah, skema pembiayaan publik, hingga porsi dividen BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Yang kita jaga bukan sekadar rekening tempat gaji ASN masuk, tetapi ekosistem fiskal daerah. Jangan sampai efisiensi jangka pendek justru melemahkan kekuatan fiskal daerah dalam jangka panjang,” kata Suli dalam keterangannya, Sabtu (11/9/2026)
Peran Sentral BPD dalam Roda Ekonomi
Suli, yang juga akademisi Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), menjelaskan bahwa dana Pemda dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikelola BPD memegang peranan krusial bagi perputaran arus uang daerah. Apabila terjadi perpindahan dana besar-besaran ke bank lain, kapasitas BPD dalam menjalankan fungsi intermediasi—seperti penyaluran kredit produktif dan pembiayaan UMKM—berpotensi tergerus.
“BPD bukan hanya tempat menyimpan atau menyalurkan dana pemerintah daerah. BPD juga mempunyai tanggung jawab untuk menggerakkan ekonomi daerah, termasuk melalui pembiayaan UMKM dan sektor produktif,” tuturnya.
Ia menambahkan, BPD yang sehat akan berdampak positif pada setoran dividen ke APBD, yang pada akhirnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan.
BPD Dituntut Berbenah dan Kompetitif
Meski menyoroti peran vital BPD, Suli menegaskan bahwa perlindungan terhadap bank daerah tidak boleh menjadikan lembaga tersebut stagnan atau diproyeksikan tanpa evaluasi. Bank Jatim, sebagai BPD Jawa Timur, diminta untuk terus melakukan pembenahan internal.
Suli mendesak perbaikan layanan secara menyeluruh, mencakup peningkatan keamanan transaksi, penguatan tata kelola (good corporate governance), efisiensi operasional, hingga percepatan transformasi digital.
“BPD harus kompetitif. Jangan hanya mengandalkan status sebagai bank daerah. Pelayanan kepada ASN harus mudah, cepat, aman, dan efisien. Jadi kepentingan daerah dan kepentingan nasabah harus sama-sama terlindungi,” tegasnya.
Urgensi Kajian Fiskal Terukur
Ia pun mendorong agar formulasi kebijakan pengelolaan kas daerah tidak membenturkan Himbara dan BPD, melainkan mencari titik temu yang berorientasi pada kemajuan ekonomi daerah. Pembuat kebijakan disarankan menyusun kajian fiskal terukur sebelum menerapkan aturan baru.
“Yang paling penting adalah bagaimana RKUD tetap kuat, BPD tetap sehat, ASN mendapatkan layanan payroll yang baik, dan dana publik memberikan multiplier effect bagi perekonomian Jawa Timur,” pungkasnya.
Related posts
Trending Minggu
