
Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Sinergi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa menjadi sorotan utama dalam Rapat Kerja Paguyuban BPD Kabupaten Sidoarjo periode 2024–2029 yang digelar di Pendopo Kabupaten, Sabtu (25/10). Forum tersebut menjadi ajang memperkuat peran BPD sebagai mitra strategis dalam merancang pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.
Acara ini dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, di antaranya Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sidoarjo Probo Agus Sunarno, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo H Rizza Ali Faizin, Ketua Paguyuban BPD Sidoarjo H Mulyono Wijayanto, serta perwakilan Bank Delta Artha, BPJS, dan organisasi perangkat desa lainnya.
Bupati Sidoarjo H Subandi yang hadir membuka acara menegaskan pentingnya peran BPD sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa. Ia meminta agar BPD tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra aktif dalam merancang pembangunan yang berpihak pada warga.
“BPD harus menjadi penggerak dan penyambung aspirasi warga desa. Jangan sampai ada usulan masyarakat yang tidak tersentuh selama bertahun-tahun,” ujar Subandi.
Subandi juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional. Ia memastikan bahwa setiap proses mutasi maupun promosi jabatan di lingkungan ASN dilakukan sesuai aturan dan berdasarkan kinerja.
Terkait kesejahteraan anggota BPD, Subandi menyampaikan bahwa Pemkab Sidoarjo terus memperjuangkan peningkatan jaminan sosial melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Kami ingin seluruh anggota BPD terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk manfaat bagi ahli waris jika terjadi musibah,” ujarnya.
Ketua Paguyuban BPD Sidoarjo H Mulyono Wijayanto menambahkan, pihaknya terus mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalitas anggota BPD agar dapat menjalankan fungsi pengawasan serta perumusan kebijakan dengan lebih optimal. Ia juga mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan anggota BPD.
Selain itu, dalam forum tersebut juga disampaibzbshkan sejumlah program prioritas Pemkab Sidoarjo, di nnnantaranya penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di beberapa kecamatan, pembangunan RSUD Sedati, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, serta Sekolah Rakyat di Tulangan.
“BPD dan kepala desa harus kompak. Keduanya ibarat dua sayap yang menggerakkan pembangunan di desa,” pungkas Subandi.