Biaya ODL Mahal, APIK Adukan ke Komisi D DPRD Sidoarjo

Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Aliansi Pemantau Implementasi Kebijakan (APIK) mendatangi Gedung DPRD Sidoarjo untuk mengadu terkait mahalnya biaya program Outbound/Outdoor Learning (ODL) yang dinilai membebani wali murid. Persoalan tersebut dibahas dalam hearing atau audiensi antara Komisi D DPRD Sidoarjo bersama APIK, Rabu (11/11/2026).

​Dalam audiensi tersebut, pihak APIK menyoroti tarif pelaksanaan ODL yang dinilai terlalu tinggi, yakni berkisar antara Rp900 ribu hingga lebih dari Rp1 juta per siswa, terutama untuk kegiatan ke luar kota atau luar provinsi. Perwakilan wali murid dari SMP Negeri 3 Krian yang turut hadir juga menyuarakan keberatan serupa dan meminta agar program sekolah lebih mengutamakan pengembangan bakat serta minat anak.

​Hearing ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni, didampingi Wakil Ketua Komisi D Bangun Winarso, Sekretaris Komisi D Zahlul Yussar, serta anggota komisi lainnya seperti Fitrotin, Pujiono, dan Pratama.

​Sorotan Dewan: Jangan Aji Mumpung dan Perhatikan Fasilitas Lokal

​Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni, menyatakan bahwa pelaksanaan ODL sebenarnya sudah diamanatkan dalam regulasi. Namun, ia menekankan agar pihak sekolah tidak memanfaatkan program ini sebagai ajang “aji mumpung” yang memberatkan orang tua siswa.

​”ODL itu jangan sampai membebani, jangan aji mumpung, dan harus ada subsidi silang karena pasti ada unsur psikologis anak jika ia tidak ikut sementara semua temannya ikut,” tegas Dhamroni.

​Ia juga menyoroti agar destinasi ODL diutamakan di dalam wilayah Sidoarjo saja guna mendukung perputaran ekonomi lokal, sekaligus mengurangi beban biaya perjalanan ke luar daerah. Kendati demikian, Dhamroni memberikan catatan penting terkait kesiapan sarana dan prasarana wisata lokal di Sidoarjo yang dinilai masih belum memadai.

​”Misalnya di Candi Pari dan Candi Sumur yang belum ada kamar mandi memadai, serta Kampung Batik dengan area parkir yang kurang memadai. Maka, Dinas Pendidikan harus berani bersurat kepada bupati untuk memperbaiki dan meningkatkan sarana prasarana penunjang lokasi pembelajaran di Sidoarjo,” imbuhnya.

​Selain itu, Dhamroni mengingatkan pentingnya standarisasi layanan dan keamanan armada bus yang digunakan agar tetap terjangkau namun mutunya tetap terjaga.

​Dispendikbud Sidoarjo Pastikan ODL SMP Sementara Ditunda

​Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kabid Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo, Dr. Lilik Sulistyowati, menyampaikan bahwa Kepala Dinas telah menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk menunda (pending) pelaksanaan ODL sementara waktu.

​”Untuk jenjang SMP, sesuai arahan dari Bapak Kepala Dinas, kita pending dulu mengingat efisiensi dan kebijakan yang disampaikan Bupati. Tidak ada yang pergi ODL ke luar kota,” jelas Lilik.

​Sementara itu, Sekretaris Dispendikbud Sidoarjo, Netti Lastiningsih, mengakui bahwa pembelajaran di luar kelas tetap memiliki nilai penting sebagai metode kontekstual untuk memperluas wawasan siswa. Sebagai langkah tindak lanjut, pihak dinas telah berkoordinasi dengan Disporapar dan para pelaku UMKM untuk memetakan destinasi alternatif di dalam daerah.

​Pihaknya juga meminta sekolah agar lebih cermat dalam merencanakan pembiayaan kegiatan dengan memanfaatkan Rapor Pendidikan dan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai ketentuan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), sehingga pembiayaan tidak sepenuhnya dibebankan kepada orang tua siswa.

​Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ODL di Sidoarjo ini diharapkan mampu menciptakan mekanisme kegiatan yang transparan, terjangkau secara ekonomi, serta tetap memberikan pengalaman edukatif yang setara bagi seluruh peserta didik.