Suli Da’im: Rembesan Tanggul Lumpur Sidoarjo Harus Menjadi Alarm Dini, Mitigasi Tidak Boleh Menunggu Bencana
Surabaya (Aksaraindonesia.id) – Kondisi tanggul Lapindo yang mulai merembes mendapat perhatian dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, M.M., meminta pemerintah dan seluruh instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan Lumpur Sidoarjo menjadikan munculnya rembesan pada sejumlah titik tanggul sebagai alarm dini untuk memperkuat upaya mitigasi, bukan sebagai pemicu kepanikan di tengah masyarakat.
Menurut Suli Da’im, keberadaan tanggul memiliki fungsi yang sangat vital dalam melindungi permukiman warga, infrastruktur, kawasan industri, serta aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi semburan lumpur. Karena itu, setiap indikasi penurunan kualitas tanggul harus segera ditindaklanjuti melalui langkah teknis yang cepat, profesional, dan berbasis kajian ilmiah.
“Musim penghujan selalu meningkatkan tekanan terhadap sistem tanggul. Oleh karena itu, rembesan yang muncul harus dipandang sebagai sinyal untuk memperkuat kewaspadaan. Pemerintah perlu memastikan seluruh titik rawan diperiksa secara menyeluruh sehingga potensi risiko dapat ditangani sebelum berkembang menjadi keadaan darurat,” ujarnya disela-sela menghadiri ujian Terbuka dosen Umsura di FEB UNAIR Senin (13/7/2026).
Ia menegaskan bahwa mitigasi bencana merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah tidak hanya dituntut mampu merespons ketika bencana terjadi, tetapi juga harus membangun sistem pencegahan yang efektif melalui inspeksi berkala, penguatan konstruksi tanggul, pemantauan kondisi lapangan secara terus-menerus, serta penyusunan rencana kontinjensi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Anggota DPRD Jatim empat periode ini juga menilai keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Warga berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi tanggul, langkah-langkah perbaikan yang sedang dilakukan, serta prosedur yang harus ditempuh apabila terjadi situasi darurat. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat dapat tetap tenang sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan.
Anggota Komisi E DPRD tersebut berharap koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pengelola kawasan Lumpur Sidoarjo, BPBD, Balai Besar Wilayah Sungai, serta instansi teknis lainnya semakin diperkuat menjelang musim penghujan. Sinergi tersebut penting agar seluruh potensi risiko dapat diantisipasi secara komprehensif.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Prinsip penanggulangan bencana mengajarkan bahwa pencegahan selalu lebih baik daripada penanganan setelah musibah terjadi. Karena itu, saya mengajak semua pihak untuk memperkuat mitigasi, mempercepat langkah antisipasi, dan memastikan masyarakat memperoleh perlindungan yang optimal,” pungkasnya.
Related posts
Trending Minggu
