
Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Pelaksanaan perdana Hari Fraksi PKB di Kantor DPC PKB Sidoarjo, Jumat (8/5/2026), disambut antusias puluhan warga. Sejak pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB , masyarakat datang silih berganti ke kantor yang berlokasi di Jl. Airlangga No. 5-6 Kapasan,Sidokare,Sidoarjo, untuk menyampaikan beragam keluhan dan aspirasi secara langsung kepada para legislator.
Ketua DPC PKB Sidoarjo, H Abdillah Nasih, menyebut salah satu aduan yang cukup menonjol datang dari tenaga honorer pendidikan. Mereka mempertanyakan kebijakan dalam SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang masih memberi ruang bagi guru non-ASN mengajar di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026 sebelum kebijakan penghentian total berlaku mulai 1 Januari 2027. Menurut Abdillah, aspirasi ini akan menjadi perhatian khusus karena menyangkut keberlanjutan layanan pendidikan.

Di luar isu pendidikan, warga juga menyoroti persoalan infrastruktur. Salah satunya soal truk-truk yang kerap ngetem menunggu operasional timbangan jalan. Kondisi ini dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas dan memicu kemacetan. Keluhan lain yang muncul adalah aktivitas penyembelihan ayam di sekitar Pasar Taman Sepanjang yang menimbulkan bau tidak sedap dan dianggap mengganggu kenyamanan warga.
H Abdillah menyampaikan bahwa seluruh aduan akan diteruskan kepada komisi terkait di DPRD. Dalam kegiatan ini, anggota dari Komisi A, B, C, dan D ikut terlibat untuk menerima dan mengelompokkan aduan sesuai bidangnya. “Setelah ini kami akan memanggil OPD terkait untuk menindaklanjuti hasil Hari Fraksi,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo, Dhamroni Khudlori, menegaskan bahwa Hari Fraksi bukan sekadar agenda seremonial, tetapi sarana nyata untuk memastikan suara masyarakat tidak terputus di tengah proses pemerintahan. Ia menyebut banyak warga yang selama ini bingung harus melapor ke mana, sehingga kehadiran Hari Fraksi menjadi jembatan yang memperpendek jarak antara warga dan para wakilnya di DPRD. “Kami ingin masyarakat merasa bahwa gedung dewan ini memang rumah aspirasi mereka,” ujarnya.
Dhamroni juga menambahkan bahwa setiap laporan yang masuk tidak akan berhenti di forum. Menurutnya, Fraksi PKB sudah menyiapkan mekanisme tindak lanjut yang melibatkan komisi-komisi terkait hingga koordinasi langsung dengan OPD. “Kami ingin memastikan setiap keluhan punya arah penyelesaian. Tidak ada aspirasi yang kami biarkan menguap begitu saja,” tegasnya.
Pada hari pertama, program ini digelar dalam dua sesi. Sesi pertama dihadiri oleh H Usman Mkes, H Rizza Ali Faizin, Hj Ainun Jariya, H Pujiono, H Elok Suciwati, Muhammad Rojik, dan Atok Ashari. Sementara sesi kedua menghadirkan H Abdillah Nasih, H Dhamroni Khudlori, H Sayfuddin Affandi, J Sullamul Hadi Nurmawan, J Sutadji, H Abud Asyirofi, dan H Rafi Wibisono.
Beragam persoalan bermunculan sepanjang forum, mulai dari kekhawatiran penghapusan guru honorer, pemanfaatan gedung sekolah untuk kegiatan masyarakat, masalah infrastruktur jalan, hingga aduan soal limbah dan bau dari rumah potong ayam.
Sejumlah warga yang hadir mengaku senang karena bisa bertemu langsung dengan para wakil rakyat. Mereka berharap aduan yang telah disampaikan benar-benar ditindaklanjuti. Sementara itu, pihak fraksi menyebut kegiatan seperti ini akan rutin digelar sebagai bentuk komitmen mendekatkan DPRD dengan masyarakat.