Senator Ning Lia Minta Generasi Muda Tak Pasif Kawal Kebijakan
Probolinggo (Aksaraindonesia.id) – Anggota DPD RI utusan Jawa Timur, Lia Istifhama, mengimbau kelompok muda agar lebih berani bersuara dan terlibat aktif mengawal kebijakan publik. Dorongan tersebut ia sampaikan saat agenda Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI yang berlangsung di Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (11/9/2026).
Di hadapan peserta sosialisasi yang diikuti jajaran Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), perempuan yang akrab disapa Ning Lia ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika mestinya tidak berhenti pada tataran teori semata, melainkan diterapkan dalam aksi nyata membela rakyat.
”Saya mendorong generasi muda untuk lebih aktif mengambil peran dan berani speak up. Jika terdapat regulasi negara yang dinilai perlu perbaikan meski sudah disahkan, kita harus berani menyuarakan peluang revisi tersebut,” ujar Ning Lia.
Dalam forum yang turut dihadiri jajaran penyelenggara pemilu dari KPU dan Bawaslu setempat, senator asal Jatim ini menilai organisasi mahasiswa memegang peran vital sebagai kontrol sosial. Ia mendorong mahasiswa untuk responsif terhadap dinamika hukum yang merugikan publik.
Sebagai ilustrasi, Ning Lia membeberkan laporan warga terkait dugaan praktik mafia tanah yang baru saja ia terima. Masalah pertanahan ini diakuinya cukup dekat secara personal, lantaran pihak keluarganya pun turut menjadi korban dan masih menempuh jalur hukum.
”Semalam saya menerima aduan warga yang menjadi korban dugaan mafia tanah. Kasus seperti ini juga dialami orang tua saya sendiri dan hingga kini proses hukumnya masih berjalan,” ungkapnya.
Pengalaman tersebut, lanjut Ning Lia, memperlihatkan masih adanya celah dalam penegakan hukum yang belum sepenuhnya menyentuh rasa keadilan. Oleh sebab itu, ia meminta mahasiswa tidak bersikap pasif dan memanfaatkan saluran konstitusional untuk menyampaikan gagasan maupun kritik pembangun.
Meski begitu, ia mengingatkan agar setiap usulan perbaikan undang-undang tetap berlandaskan koridor Empat Pilar Kebangsaan.
Di sisi lain, Ning Lia juga menyoroti urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Menurutnya, PPHN sangat krusial guna menjamin keberlanjutan arah pembangunan nasional agar tidak mandek setiap kali terjadi suksesi kepemimpinan.
”Pembangunan strategis negara tidak boleh terhenti hanya karena ada pergantian presiden. Di sinilah letak pentingnya PPHN sebagai pemandu arah jangka panjang,” tegasnya.
Ia menutup paparan dengan menekankan bahwa wewenang politik selayaknya difungsikan sebagai sarana menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat luas, bukan sekadar memburu jabatan atau kepentingan personal.
Related posts
Trending Minggu
