Pilkades Serentak 24 Mei di Sidoarjo Banyak Dikeluhkan, DPRD Minta Semua Pihak Taat Aturan

“Inilah yang membuat ambigu di masyarakat,” kata Sigit Setiawan.

Forkom BPD juga mengadukan sejumlah permasalahan lain, termasuk beredarnya baliho Cakades yang memuat gambar anggota DPRD, serta kejelasan tunjangan purna tugas bagi BPD yang kini diatur dalam PP 16/2026.

“Kami hanya berharap hak-hak BPD, termasuk tunjangan pensiun, benar-benar diperhatikan pemerintah daerah,” tambah Sigit.

Komisi A Tegaskan Semua Pihak Wajib Taat Aturan

Kaji Reza menekankan bahwa Pilkades harus berjalan sesuai regulasi demi menjaga marwah demokrasi di tingkat desa.

“Kami ingin Pilkades berjalan jujur, adil, aman, dan lancar. Itu terwujud bila semua patuh aturan, sejak tahap pencalonan hingga penetapan pemenang,” ujarnya.

Terkait perangkat desa yang ikut mencalonkan diri, ia menegaskan bahwa PP baru sudah mengatur dengan jelas.

“Meski Perbup baru belum terbit, begitu ditetapkan sebagai calon, mereka harus mundur. Sebaiknya mundur sejak awal agar tidak menimbulkan konflik kepentingan,” tegasnya.

Soal baliho Cakades bergambar anggota DPRD, Komisi A sudah melakukan konfirmasi.

“Hampir semua anggota mengaku tidak tahu gambar mereka dipasang. Sepanjang tidak melanggar aturan, ya tidak masalah,” kata Kaji Reza.

Pemkab Tunggu Permendagri

Kepala Dinas PMD Sidoarjo Probo Agus Sunarno menyampaikan bahwa implementasi PP 16/2026 masih menunggu turunan Permendagri.

“Setelah Permendagri terbit, baru kami bisa menyusun Perbup. Kami sudah konsultasi ke Mendagri, tinggal menunggu penjelasan resminya,” ujarnya.

Termasuk soal tunjangan purna tugas BPD, ia menegaskan bahwa aturan itu juga masih perlu dibahas bersama Kemendagri.

Komisi A memastikan akan terus mengawal pelaksanaan Pilkades serentak, termasuk mendorong pemerintah daerah menindaklanjuti PP baru agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.