Pemerintah Tegaskan Belajar Tetap Offline, Wacana Daring Dibatalkan

Jakarta (Aksaraindonesia.id) – Pemerintah memastikan kegiatan belajar di sekolah tetap dilakukan secara offline. Wacana penggunaan metode pembelajaran daring yang sempat dibahas lintas kementerian akhirnya dibatalkan karena dinilai belum mendesak dan berpotensi mengganggu kualitas pendidikan.

Penegasan ini disampaikan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ia menyebut keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Read Also

Harga Emas Antam Naik Siang Ini, Tembus Rp 3,01 Juta per Gram

29 Jan 2026

Dikutip Rabu (25/03/2026), Pratikno mengatakan pembelajaran tatap muka masih menjadi metode paling efektif untuk menjaga mutu pendidikan. Pemerintah, lanjutnya, ingin memastikan tidak terjadi learning loss di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam arahan internal kepada bidang kesehatan dan pendidikan di Kemenko PMK pada Senin (23/3/2026). Ia sekaligus menegaskan kembali arahan Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna, bahwa krisis global harus dijadikan dorongan untuk mempercepat transformasi nasional.

Wacana Hybrid dan Daring Tak Dilanjutkan

Read Also

Tunjukkan Kontribusi Nyata, ITS Naikkan Posisi Pemeringkatan Internasional

20 Jun 2025

Pratikno mengungkapkan pembelajaran hybrid sempat menjadi salah satu opsi. Namun setelah dikaji bersama, pemerintah menyimpulkan tidak ada urgensi untuk mengubah pola belajar menjadi online. Fokus utama saat ini adalah menjaga efektivitas pendidikan dan memastikan siswa tetap mendapatkan pengalaman belajar terbaik.

Ia menegaskan kembali bahwa perhatian Presiden terhadap sektor pendidikan sangat besar, termasuk revitalisasi sekolah dan pengembangan berbagai program peningkatan mutu belajar. Hal ini juga berlaku bagi lembaga di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, hingga Kemendiktisainstek.

Dorong Efisiensi Birokrasi

Selain kebijakan pendidikan, Pratikno juga meminta percepatan transformasi birokrasi. Ia menekankan pentingnya sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemangkasan perjalanan dinas yang tidak esensial, serta optimalisasi rapat daring dan penerapan flexible working arrangement (FWA).

“Pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas SDM harus dikuatkan dengan cara kerja yang lebih cerdas dan efisien,” ujarnya.