Pansus LKPJ Jatim: Dewan Harus Jadi Pengawas, Bukan Pendengar Laporan Manis
Surabaya (Aksaraindonesia.id) – Anggota Ubaidillah menegaskan pentingnya dinamika antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga iklim demokrasi tetap sehat. Menurutnya, keberadaan kritik merupakan penyeimbang agar pemerintahan tidak berjalan tanpa kontrol.
“Di sinilah fungsi DPRD Jawa Timur sebagai lembaga pengawasan. Kami menggelar rapat maraton hampir 30 hari dalam pembahasan Pansus LKPJ Gubernur Jawa Timur 2025,” ujar Gus Ubaid seusai rapat paripurna di gedung dewan, Rabu (13/5/2026).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menyebut dinamika yang muncul dalam sidang menjadi bentuk check and balance antara eksekutif dan legislatif. Setiap kritik, katanya, harus dilihat sebagai upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Kami menghargai kerja keras Gubernur dan jajaran eksekutif. Tapi anggota dewan juga punya pandangan yang harus didengar. Jangan sampai kepala daerah hanya mendengar laporan manis dari bawahannya,” tegasnya.
Gus Ubaid menjelaskan pandangan fraksi-fraksi di dewan mencerminkan kondisi riil yang mereka temui saat turun ke masyarakat. Karena itu, respons Gubernur atas pandangan fraksi dinilainya sebagai komunikasi politik yang sehat.
“Kalau salah, dewan akan bilang salah. Kalau benar, tentu kami beri apresiasi. Prinsipnya begitu,” ujarnya.
Ia menambahkan proses ini menunjukkan bahwa pemerintahan di Jawa Timur tetap berjalan di bawah mekanisme pengawasan. Kehadiran mahasiswa yang menyimak jalannya paripurna juga dinilainya sebagai pendidikan demokrasi yang penting.
“Biar mahasiswa tahu bahwa demokrasi di Jawa Timur berjalan dinamis, tidak selalu harus sejalan dengan Gubernur,” imbuhnya.
Gus Ubaid berharap seluruh temuan dan catatan Pansus LKPJ 2025 menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
“Semoga rekomendasi Pansus bisa menjadi masukan berarti agar roda pemerintahan Jawa Timur makin baik ke depan,” tutupnya.
Related posts
13-03-2026
5-5-2026
