Jatim Pacu Program MBG: 3.269 SPPG Aktif, Emil Sambut Kehadiran Menko Zulhas

Surabaya (Aksaraindonesia.id) -Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat 3.269 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh kabupaten/kota. Capaian itu mengemuka dalam rapat koordinasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihadiri Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Surabaya.

Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Menko Pangan Zulkifli Hasan, yang dinilai memperkuat koordinasi langsung antara pemerintah pusat dan daerah. “Terima kasih kepada Bapak Menko Pangan yang sudah hadir langsung di Jawa Timur, sehingga para bupati, wali kota, hingga ketua satgas bisa mendengarkan arahan dari berbagai kementerian secara langsung,” ujar Emil di Kantor Sekretariat Daerah Jatim, Kamis (19/2/2026) sore.

Read Also

Tidar Jatim Gelar Natal Bersama, Tegaskan Komitmen Merawat Keberagaman

30 Jan 2026

Emil menjelaskan struktur Satgas MBG di tingkat daerah tidak selalu dipimpin kepala daerah. Banyak satgas diisi kepala dinas kesehatan, sekda, serta asisten daerah yang terhubung melalui grup koordinasi provinsi.

Ia juga menyoroti capaian Jawa Timur yang dinilai cukup progresif, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang berada di atas rata-rata nasional. Selain itu, jumlah SPPG operasional juga sudah cukup besar.

“Yang utama adalah menjaga kualitas. SLHS menjadi salah satu upaya memastikan anak-anak penerima manfaat mendapatkan makanan yang benar-benar layak,” tegasnya.

Read Also

Tren Personal Color di Galaxy A56 5G, Personal Kamu Banget!

06 Dec 2025

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), total SPPG operasional di Jatim telah mencapai 3.269 unit dengan jumlah penerima manfaat sekitar 8,39 juta orang. Dalam forum tersebut, Emil mengungkapkan dua isu yang disampaikan kepala daerah. Pertama, sejumlah SPPG sudah terdaftar namun belum beroperasi dan diminta dipercepat atau diganti jika tidak ada progres. Kedua, masih ada wilayah yang belum terdaftar, terutama kawasan 3T.

Untuk wilayah 3T, Emil menegaskan usulan tidak perlu menunggu provinsi. “Tidak perlu ada bottleneck. Korwil kabupaten/kota bisa langsung mengajukan, apalagi jika penerima manfaatnya kecil, tidak sampai 2.000–3.000 anak,” ujarnya.

Dari 31 target SPPG terpencil, sebanyak 12 telah selesai dibangun di Lumajang, Ponorogo, dan Sumenep. Di Sumenep sendiri terdapat 12 SPPG di 10 kecamatan kepulauan, dengan sebagian sudah beroperasi.

Sementara itu, unit baru untuk kawasan aglomerasi belum bertambah selama Ramadan. Penambahan diperkirakan setelah Lebaran. Emil menegaskan MBG tidak hanya menyasar peserta didik dalam Dapodik, tetapi juga santri pesantren, balita, hingga anak putus sekolah. “Data yang dipakai merupakan kombinasi dapodik, data pesantren, dan data kependudukan,” tambahnya.

Terkait rantai pasok, Emil menyebut Pemprov Jatim masih memfinalisasi pemetaan logistik bersama Kemenko Pangan dan BGN. Ia juga menanggapi keluhan daerah soal bahan pangan yang didatangkan dari luar daerah atau impor. Menurutnya, langkah korektif diperlukan agar pasokan lokal menjadi prioritas.

“Kita harus jaga neraca supply-demand. Jangan sampai terjadi kelangkaan yang sebenarnya hanya akibat inefisiensi logistik atau bahkan penimbunan,” tegas Emil.

Ia memastikan Pemprov Jatim telah meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun neraca pasokan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan kualitas makanan program MBG tetap terjaga.