DPRD Kabupaten Sidoarjo Soroti Wacana WFH dan Efisiensi, Minta Dikaji Ulang
Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menyoroti wacana penerapan Work From Home (WFH) yang dinilai perlu dikaji ulang di tengah dinamika global, khususnya dampak konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian. Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menilai wacana tersebut tidak bisa langsung diterapkan tanpa mempertimbangkan dampak nyata di tingkat lokal.
Menurut Abdillah, gejolak global memang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional, termasuk Indonesia. Namun demikian, respons kebijakan di daerah harus tetap proporsional dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat serta kondisi ekonomi lokal di Sidoarjo.
Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih. Doc : Siska Prestiwati
“Kami prihatin dengan kondisi global akibat konflik di Timur Tengah yang berdampak luas, termasuk pada perekonomian. Tapi wacana seperti WFH harus disikapi bijak dan dikaji ulang, tidak serta-merta diterapkan,” ujar Abdillah, jumat (13/3/2026).
Politisi PKB ini menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu menghitung secara matang apakah kondisi finansial di tingkat lokal benar-benar terdampak signifikan hingga membutuhkan kebijakan seperti WFH. Menurutnya, jangan sampai wacana tersebut justru menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, terutama terhadap pelayanan publik dan jalannya pembangunan.
Abdillah juga menyoroti jika wacana WFH diterapkan pada hari Jumat. Ia menilai hal tersebut berpotensi disalahgunakan oleh sebagian pegawai sebagai kesempatan untuk memperpanjang waktu libur akhir pekan.
“Kalau WFH dilakukan di hari Jumat, ini bisa memberi peluang bagi sebagian orang untuk melakukan perjalanan atau rekreasi hingga Sabtu dan Minggu. Akibatnya, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang ingin ditekan justru bisa meningkat,” jelasnya.
Selain itu, ia menilai pengeluaran konsumtif masyarakat juga berpotensi meningkat akibat pola tersebut. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan tujuan awal efisiensi yang ingin dicapai melalui wacana WFH.
“Jangan sampai tujuan efisiensi malah berbalik jadi pemborosan. Ini yang harus dihitung betul dampak plus minusnya,” tambahnya.
Karena itu, DPRD mendorong agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki kebijakan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi daerah. Jika kebijakan WFH tidak bersifat wajib secara nasional, maka menurut Abdillah, daerah bisa mempertimbangkan untuk tidak menerapkan wacana tersebut.
“Kalau memang tidak wajib, sebaiknya ditinjau ulang. Kalau lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, ya jangan dilakukan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik. Menurutnya, kebijakan apapun yang diambil tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Kita masih bisa mencari cara lain tanpa harus mengorbankan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain menyoroti wacana WFH, DPRD Sidoarjo juga menyinggung soal kebijakan efisiensi anggaran. Abdillah menjelaskan bahwa efisiensi tetap menjadi perhatian, namun pelaksanaannya harus tepat sasaran dan tidak mengganggu program pembangunan.
“Efisiensi akan dibahas lebih lanjut. Yang paling penting adalah efisiensi tidak mengurangi bobot pembangunan, tapi lebih kepada pengalihan anggaran dari belanja yang tidak perlu,” jelasnya.
Ia menambahkan, belanja yang tidak mendesak bisa ditunda dan dialihkan ke waktu yang lebih tepat, seperti setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) pada triwulan berikutnya.
“Belanja yang tidak urgent bisa dilakukan setelah PAK di triwulan satu atau dua. Jadi tetap ada perencanaan yang matang,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Abdillah juga menyinggung isu krisis energi yang tengah menjadi perhatian global. Menurutnya, kondisi ini justru harus menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan.
Ia menilai pemerintah perlu membuka ruang yang lebih luas bagi inovasi anak bangsa dalam bidang energi. Banyak ide dan kreativitas yang sebenarnya mampu menjadi solusi alternatif, namun belum mendapat dukungan maksimal.
“Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah welcome terhadap inovasi anak bangsa. Ketika ada ide atau kreativitas yang bisa menjawab permasalahan energi, harus diberi ruang, kesempatan, dan difasilitasi,” tegasnya.
Menurut Abdillah, ketergantungan terhadap sumber energi konvensional harus mulai dikurangi secara bertahap. Dengan dukungan terhadap inovasi lokal, Indonesia bisa lebih mandiri dalam sektor energi.
“Jangan sampai kita terus bergantung pada energi yang ada tanpa mencoba mengembangkan alternatif,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri sangat penting untuk mempercepat lahirnya inovasi di bidang energi terbarukan. Dengan sinergi tersebut, diharapkan berbagai ide dapat segera diimplementasikan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Sementara itu, terkait wacana pelaksanaan WFH di lingkungan sekretariat DPRD (sekwan), Abdillah menyebut pihaknya masih mengikuti kebijakan pemerintah kabupaten. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tetap memperhatikan kesiapan pegawai dalam menjalankan tugas.
“Kami diskusikan agar pegawai tidak sepenuhnya lepas. Harus tetap standby atau on call, jangan sampai saat dibutuhkan justru tidak siap,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pegawai tidak diperkenankan bepergian jauh selama masa WFH, terutama ke luar kota, guna memastikan kesiapsiagaan jika sewaktu-waktu diperlukan ke kantor.
“Jumat pun harus on call, tidak boleh keluar kota. Kalau tiba-tiba dibutuhkan, harus bisa segera ke kantor,” tegasnya.
DPRD Sidoarjo, lanjut Abdillah, juga mendorong sistem kerja yang lebih fleksibel seperti rolling atau bergiliran, dibandingkan WFH penuh. Dengan sistem tersebut, pelayanan dan kinerja dinilai tetap bisa berjalan optimal tanpa mengorbankan efisiensi.
“Kalau perlu, kita dorong sistem rolling saja. Jadi tetap ada yang standby dan pelayanan tidak terganggu,” pungkasnya.
Ia berharap setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah benar-benar melalui kajian matang, berbasis data, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas agar hasilnya optimal dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Related posts
5-5-2026
