Anggaran Seret, Ning Lia Nilai Pemkab Pamekasan Tetap Gas Pembangunan
Pamekasan (Aksaraindonesia.id) – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan yang tetap berupaya menjalankan pembangunan meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Menurutnya, kondisi fiskal yang berat tidak menyurutkan semangat pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.
Hal itu disampaikan Lia Istifhama saat berkunjung ke Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan. Kedatangannya disambut Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Sekretaris Daerah Taufikurrachman, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Lia mengatakan, pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp 200 miliar menjadi tantangan besar bagi daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, turut memengaruhi percepatan pembangunan, terutama di sektor infrastruktur pedesaan.
“Di tengah adanya pemotongan dana transfer daerah hingga sekitar Rp 200 miliar, tentu ini bukan hal yang mudah. Namun saya melihat pemerintah daerah tetap berupaya membangun melalui semangat kolaborasi dengan masyarakat,” kata Lia, Sabtu (25/7/2026).
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menilai keterbatasan anggaran membuat sejumlah kebutuhan infrastruktur desa belum dapat dipenuhi secara optimal. Meski demikian, ia melihat kondisi tersebut justru mendorong tumbuhnya semangat gotong royong dalam pembangunan.
“Dulu pembangunan lebih banyak bergantung pada pemerintah pusat. Sekarang muncul kesadaran bahwa pembangunan juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Lia juga menegaskan komitmennya untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar berbagai aspirasi dari daerah dapat tersampaikan.
“Kami di DPD RI siap menjadi penghubung agar kebutuhan dan aspirasi daerah bisa dikomunikasikan dengan pemerintah pusat,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Pamekasan Kholilurrahman mengungkapkan daerahnya masih menghadapi sejumlah kendala fiskal. Selain terdampak kebijakan efisiensi anggaran, Pamekasan juga masih menunggu realisasi potensi kurang bayar Dana Transfer Daerah (TDA) periode 2002-2024 yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp 71 miliar.
Menurutnya, apabila dana tersebut dapat direalisasikan, anggaran itu akan sangat membantu percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Selain itu, Kholilurrahman juga menyoroti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pamekasan belum sesuai potensi daerah. Dari potensi sekitar Rp 120 miliar, saat ini daerah baru menerima sekitar Rp 50 miliar.
Sebagian besar dana itu kami gunakan untuk membiayai program BPJS kesehatan gratis bagi masyarakat. Itu menjadi prioritas agar pelayanan kesehatan tetap berjalan,” katanya.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada daerah penghasil tembakau melalui distribusi dana yang lebih proporsional sehingga dapat mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Related posts
Sertifikat SMSI Jawa Timur
Trending Minggu
