Dari Pelosok Sidoarjo: Catatan Perjuangan Guru dan Harapan Layakan Tunjangan
filter: 0; jpegRotation: 90; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0; module:1facing:0;
hw-remosaic: 0;
touch: (-1.0, -1.0);
modeInfo: ;
sceneMode: Night;
cct_value: 0;
AI_Scene: (-1, -1);
aec_lux: 0.0;
hist255: 0.0;
hist252~255: 0.0;
hist0~15: 0.0;Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Perjuangan para guru yang bertugas di wilayah terpencil Sidoarjo menyita perhatian DPRD Sidoarjo. Kerasnya medan menuju sekolah membuat para tenaga pendidik ini dinilai layak mendapatkan perhatian ekstra, mulai dari diskresi kebijakan hingga tunjangan khusus.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk segera mengkaji opsi apresiasi tersebut. Menurutnya, tantangan geografis yang dihadapi para guru di daerah pinggiran bukan perkara sepele.
”Pemerintah perlu memberikan kebijakan khusus atau diskresi bagi guru yang bertugas di wilayah dengan akses sulit,” kata Dhamroni, Jumat (28/8/2026).
Politikus PKB tersebut mengungkapkan, pemberian tunjangan bagi guru di wilayah sulit perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Besaran serta bentuk bantuan idealnya disesuaikan dengan kebutuhan riil para guru di lapangan.
”Upaya-upaya semacam itu pasti diinginkan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya. Tapi, kembali lagi kepada kemampuan fiskal kita nantinya. Idealnya guru yang di daerah terpencil itu mendapatkan tunjangan seperti apa,” ujarnya.
Ia mencontohkan, masih ada guru di Sidoarjo yang terpaksa menyeberangi sungai menggunakan perahu saban hari demi bisa mengajar. Kondisi ini diprediksi kian menguji mental saat memasuki musim hujan, mengingat infrastruktur jalan di area tersebut rawan rusak.
”Tunjangan itu penting. Ada guru yang harus naik perahu. Kemudian sebentar lagi mungkin akan semakin sulit karena kondisi musim hujan. Kita tahu jalan-jalan itu jalan produktif, sehingga aksesnya juga menjadi persoalan,” terang Dhamroni.
Selain akses yang ekstrem, persoalan operasional kendaraan juga dikeluhkan para pengabdi pendidikan tersebut. Perawatan ekstra seperti penggantian ban dan suku cadang akibat medan yang berat kerap membengkakkan kantong pribadi para guru.
”Kalau melihat dari transportasinya, mereka mengeluhkan kendaraan, ban, dan sebagainya. Itu nanti monggo dikaji dulu, kebutuhannya seperti apa,” kata Ketua DPAC PKB Tulangan tersebut.
Dhamroni menegaskan, perhatian pemerintah terhadap sekolah pinggiran tidak boleh dipandang dari kuantitas murid semata. Walaupun sebuah sekolah hanya dihuni belasan siswa, negara tetap wajib hadir memberikan layanan pendidikan merata melalui peran para guru tersebut.
”Memang hal semacam itu harus mendapatkan perhatian pemerintah. Tidak bisa alasannya muridnya hanya tinggal 15. Bukan itu. Itu kewajiban pemerintah harus hadir di manapun masyarakat itu ada,” tegasnya.
Ia mengapresiasi tinggi loyalitas para guru yang tetap bertahan mengajar di tengah keterbatasan geografis. Keberanian menempuh risiko ekstrem seperti menyeberangi perairan dinilai layak diganjar perhatian lebih dari Pemkab Sidoarjo.
”Saya apresiasi kepada para guru yang ada sekarang ini dengan kondisi semacam itu. Dibutuhkan komitmen. Belum tentu semua orang mau,” tuturnya.
”Ketika ada yang mau seperti itu, tidak salah kalau kemudian kita memberikan perhatian lebih kepada mereka yang berjuang di pinggiran-pinggiran seperti itu, yang memang berisiko. Apalagi menyeberang menggunakan perahu, pasti ada banyak buaya,” pungkas Dhamroni.
Related posts
Trending Minggu
