UMKM Naik Kelas Jadi Senjata Pengentasan Kemiskinan, Ini Strategi Subandi-Mimik
Bupati Sidoarjo H Subandi saat mendatangi salah satu UMKM pengerajin topi di Sidoarjo. Doc : IstimewaSidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu strategi utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM naik kelas melalui berbagai program pendampingan, kemudahan perizinan, digitalisasi usaha hingga akses permodalan berbunga ringan melalui program Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda).
Menurut Subandi, sektor UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang perekonomian daerah. Dengan jumlah pelaku usaha yang mencapai sekitar 250 ribu unit usaha, sektor ini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo.
“UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Ketika UMKM berkembang, maka ekonomi masyarakat juga akan bergerak. Lapangan kerja bertambah, pendapatan keluarga meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan ikut terangkat,” kata Subandi.
Ia menilai penguatan sektor mikro menjadi langkah efektif dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjadikan program UMKM Naik Kelas sebagai salah satu program prioritas dalam pembangunan ekonomi daerah.
Melalui program tersebut, Pemkab Sidoarjo menargetkan sebanyak 20 ribu UMKM naik kelas selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026-2030. Setiap tahunnya ditargetkan sedikitnya 4.000 pelaku UMKM mengalami peningkatan kapasitas usaha, baik dari sisi aset, omzet, pasar maupun kualitas produk.
Subandi mengatakan pemerintah daerah akan terus hadir memberikan dukungan kepada para pelaku usaha melalui berbagai program yang berdampak langsung terhadap pengembangan usaha masyarakat.
“Pemerintah daerah akan terus mendukung kegiatan-kegiatan positif yang berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk pengembangan UMKM. Ketika UMKM tumbuh, ekonomi masyarakat juga ikut bergerak,” ujarnya.
Salah satu fokus utama yang dilakukan pemerintah daerah adalah membantu pelaku usaha memperoleh legalitas usaha. Menurut Subandi, legalitas menjadi pintu masuk bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan, bantuan pemerintah hingga peluang pemasaran yang lebih luas.
“Izin-izin UMKM akan kita bantu dan kawal. Dengan memiliki izin usaha, para pelaku UMKM akan lebih mudah mengakses permodalan serta bantuan dari pemerintah,” katanya.
Selain legalitas, Pemkab Sidoarjo juga terus mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan usaha. Melalui pemasaran digital dan marketplace, pelaku UMKM diharapkan mampu menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional hingga internasional.
Menurut Subandi, program UMKM Naik Kelas bukan hanya bertujuan meningkatkan omzet usaha, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“UMKM bukan hanya sektor ekonomi, tetapi juga instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat. Karena itu pemerintah akan terus hadir memberikan pendampingan agar UMKM Sidoarjo mampu naik kelas dan menjadi kekuatan ekonomi daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Mohamad Edi Kurniadi, menjelaskan bahwa program UMKM Naik Kelas merupakan salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.
Menurutnya, konsep naik kelas tidak hanya diukur dari peningkatan omzet semata, tetapi juga peningkatan kualitas usaha secara menyeluruh.
“UMKM naik kelas adalah bagaimana pelaku UMKM memiliki nilai tambah dari sisi aset, omzet, pasar, kualitas produk hingga kemampuan digitalisasi. Semua aspek itu harus berkembang sehingga usaha mereka benar-benar meningkat,” kata Edi saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia menjelaskan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada pelaku UMKM. Pendampingan tersebut mencakup pemasaran, peningkatan kualitas produk, penguatan pasar, legalitas usaha hingga akses permodalan.
“Yang jelas harus ada perubahan pada pelaku UMKM setelah mendapatkan pendampingan,” ujarnya.
Untuk memaksimalkan pembinaan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro membagi pelaku UMKM ke dalam empat klaster berdasarkan tingkat perkembangan usaha. Klaster tersebut terdiri dari UMKM Pemula atau Usaha Wirausaha Baru (UWB), klaster intermediate atau menengah, klaster lanjutan, dan klaster mandiri.
Menurut Edi, setiap klaster mendapatkan pola pendampingan yang berbeda sesuai kebutuhan dan tingkat perkembangan usahanya.
“Kalau pemula fokusnya pada peningkatan kualitas produk, pelatihan usaha dan pengurusan perizinan. Untuk klaster menengah kami mulai dampingi pemasaran dan akses permodalan. Bila ada kendala modal, kami libatkan Bank Jatim, Bank Delta Artha, BRI dan lembaga keuangan lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, untuk klaster lanjutan, pemerintah memberikan pendampingan yang lebih spesifik seperti digitalisasi usaha, strategi pemasaran online, masuk ke jaringan retail modern hingga pemanfaatan marketplace.
Sedangkan UMKM yang sudah masuk kategori mandiri dinilai telah mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan dan memiliki akses yang lebih luas terhadap pasar maupun pembiayaan.
“Harapan kami semua UMKM di Sidoarjo bisa sampai pada tahap mandiri. Mereka mampu mengakses permodalan yang lebih besar, menembus pasar ekspor dan mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan,” katanya.
Edi menyebutkan target 4.000 UMKM naik kelas setiap tahun terus dikejar. Pada tahun 2025 lalu, capaian program bahkan melampaui target dengan jumlah UMKM naik kelas mencapai sekitar 4.600 pelaku usaha.
“Tahun 2026 ini program masih berjalan. Mudah-mudahan tidak terpengaruh efisiensi anggaran dan tetap bisa mencapai target 4.000 UMKM naik kelas,” ujarnya.
Keberhasilan program tersebut mulai dirasakan sejumlah pelaku usaha. Salah satunya adalah Titin Soehari, pemilik usaha tas dengan merek Tie Soe yang kini berhasil memperluas pasar produknya hingga luar negeri.
Titin mengaku perkembangan usahanya tidak lepas dari pendampingan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Berbagai pelatihan, promosi hingga fasilitasi pameran yang diikutinya memberikan dampak besar terhadap perkembangan usaha yang dirintisnya.
“Alhamdulillah produk saya sekarang sudah banyak diminati. Tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga sudah dikirim ke beberapa pulau lain di Indonesia dan bahkan sudah sampai ke luar negeri,” kata Titin.
Menurutnya, pendampingan yang diberikan pemerintah sangat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produk dan memperluas jaringan pemasaran. Ia berharap program UMKM Naik Kelas terus berlanjut agar semakin banyak pelaku usaha lokal yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
“Saya merasakan sendiri manfaatnya. Kami mendapatkan banyak ilmu tentang pemasaran, kualitas produk dan pengembangan usaha. Harapan saya program seperti ini terus berlanjut karena sangat membantu UMKM berkembang,” ujarnya.
Dengan berbagai program pendampingan yang terus diperkuat, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimistis sektor UMKM akan semakin berkembang dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Melalui target 20 ribu UMKM naik kelas hingga 2030, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat dapat meningkat seiring tumbuhnya usaha-usaha mikro yang lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing. ADV
Related posts
5-5-2026
