Suli Da’im: JLS Jadi Kunci Pemerataan Pembangunan Selatan Jatim
Surabaya (Aksaraindonesia.id) – Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Suli Da’im, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS). Salah satu bentuk dukungan itu ialah bantuan keuangan Rp 19 miliar untuk pembebasan lahan JLS di Kabupaten Trenggalek.
Menurut Suli, dukungan anggaran tersebut menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap wilayah selatan Jawa Timur yang selama ini masih membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur.
”
“Saya mengapresiasi langkah Pemprov Jatim yang memberikan dukungan anggaran pembebasan lahan di Trenggalek. Ini menunjukkan adanya keberpihakan nyata terhadap wilayah selatan yang selama ini membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur,” kata Suli di sela Rakorwil LDK PWM Jatim di Aula Mas Mansur, Minggu (21/6/2026).
Suli menyampaikan hal itu setelah Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Jatim M Yasin memaparkan progres pembangunan JLS di Jawa Timur. Hingga kini, panjang JLS yang sudah terbangun mencapai sekitar 400 kilometer atau 60 persen dari total jalur sepanjang 680 kilometer, mulai Pacitan hingga Banyuwangi.
Sebagai anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan IX yang meliputi Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Magetan, dan Pacitan, Suli menilai percepatan JLS bukan sekadar proyek pembangunan jalan. Ia menyebut proyek ini sebagai bagian dari upaya menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat di kawasan selatan.
“JLS bukan sekadar proyek jalan. JLS adalah jalan harapan, jalan pertumbuhan ekonomi, dan jalan keadilan pembangunan bagi masyarakat selatan Jawa Timur,” tegasnya.
Ia menilai keterlambatan pembangunan JLS tak bisa hanya dilihat sebagai persoalan teknis. Menurutnya, masalah itu harus ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas, yakni pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Suli mengatakan kawasan selatan Jatim sebenarnya memiliki potensi ekonomi besar, mulai sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM hingga ekonomi kreatif. Namun potensi tersebut belum berkembang optimal karena terkendala akses dan konektivitas.
Anggota DPRD Jatim empat periode itu juga menilai bantuan Rp 19 miliar dari Pemprov Jatim untuk Trenggalek menjadi bukti kehadiran pemerintah dalam membantu daerah yang memiliki keterbatasan fiskal. Menurutnya, tidak semua daerah memiliki kemampuan pembiayaan yang sama.
“Daerah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ketika ada daerah yang mengalami keterbatasan fiskal, maka pemerintah provinsi harus hadir. Apa yang dilakukan Pemprov Jatim dalam membantu pembebasan lahan di Trenggalek patut diapresiasi,” ujarnya.
Suli menegaskan dirinya akan terus mengawal pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Dapil IX. Ia menyebut pembangunan jalan harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari penurunan biaya logistik, kelancaran distribusi hasil pertanian dan perikanan, hingga meningkatnya investasi dan terbukanya lapangan kerja.
Ia menambahkan, kawasan selatan Jawa Timur selama ini masih menghadapi kesenjangan pembangunan dibanding wilayah utara. Karena itu, percepatan JLS dinilai penting untuk mendorong pemerataan pembangunan sekaligus membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Suli berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten, dan DPRD terus diperkuat agar pembangunan JLS bisa segera dituntaskan dan manfaatnya dirasakan masyarakat selatan Jawa Timur.
Related posts
5-5-2026
