Khofifah Ingatkan Jatim Siaga Hadapi Kemarau Ekstrem Imbas El Nino

Surabaya (Aksaraindonesia.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kemarau panjang yang berpotensi dipicu fenomena El Nino. Imbauan itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana 2026, Minggu (26/4).

Khofifah menegaskan, tema peringatan tahun ini, “Siap untuk Selamat: Bersatu dalam Siaga, Tangguh Menghadapi Bencana,” menjadi pengingat bahwa kewaspadaan tidak boleh longgar, terutama saat memasuki musim kering. Ia meminta seluruh kepala daerah di Jatim bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi sebelum puncak kemarau tiba.

Read Also

Polisi Cek Sungai, Aktivitas Tambang Ditunda

11 Jan 2026

“Kesiapsiagaan dan mitigasi harus dipastikan sejak awal. Seluruh daerah perlu proaktif mengambil langkah terukur berbasis data,” kata Khofifah.

Tak hanya pemerintah daerah, Khofifah juga meminta masyarakat turut berperan dalam pencegahan bencana, terutama potensi kebakaran hutan dan lahan. Ia mengimbau warga lebih bijak menggunakan air, tidak membakar sampah sembarangan, serta segera melapor bila menemukan potensi bahaya.

“Jangan lakukan aktivitas yang bisa memicu karhutla. Ini penting agar risiko dapat ditekan sedini mungkin,” ujarnya.

Read Also

Kapolsek Sukodono Beri Edukasi Tertib Lalu Lintas dan Bijak Bermedia Sosial kepada Pelajar

16 Jul 2025

Khofifah juga menyinggung tren Indeks Risiko Bencana (IRB) Jatim yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada 2021 IRB Jatim berada di angka 117,26, turun menjadi 108,69 di 2022, lalu 101,65 di 2023, dan 95,75 di 2024. Meski sempat naik lagi pada 2025 menjadi 108,36, kenaikan itu disebut terjadi karena adanya perubahan variabel penilaian dari BNPB.

“Meski angka 2025 naik, sejatinya setiap tahun kita meningkatkan kapasitas pengurangan risiko bencana,” jelasnya.

Jawa Timur, lanjut Khofifah, merupakan provinsi dengan keragaman ancaman bencana yang tinggi, mulai dari banjir, longsor, gempa, hingga kekeringan. Karena itu penanggulangan harus dilakukan terpadu sesuai analisis bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 53 Tahun 2023.

Data menunjukkan 92–97 persen bencana yang terjadi sepanjang 2022–2025 merupakan bencana hidrometeorologi. Hal ini, menurut Khofifah, menandakan perubahan iklim sudah menjadi tantangan nyata, bukan ancaman masa depan.

“Respons kita tidak boleh biasa-biasa saja. Harus cepat, terukur, dan mengacu data,” tegasnya.

Memasuki 2026, Jatim sudah menghadapi 121 kejadian bencana hingga 31 Maret. Mayoritas adalah angin kencang (82 kejadian) dan banjir (27 kejadian), yang berdampak pada infrastruktur dan puluhan ribu keluarga. Kondisi ini dinilai menjadi alarm bagi semua pihak untuk memperkuat langkah antisipasi.

Sementara itu, BMKG memprediksi musim kemarau 2026 mulai masuk pada Mei dengan puncak pada Agustus, mencakup lebih dari 70 persen wilayah Jatim. Durasi kemarau tahun ini juga diperkirakan lebih panjang, antara 220–240 hari, dengan potensi kekeringan lebih berat dibanding tahun 2025.

“Kita akan menghadapi tekanan kekeringan lebih tinggi. Karena itu seluruh elemen harus mempercepat langkah mitigasi,” ucapnya.

Khofifah menutup dengan ajakan memperkuat kolaborasi lintas sektor agar Jawa Timur tetap tangguh menghadapi musim kemarau 2026.

“Mari kita kuatkan sinergi, percepat aksi, dan pastikan kesiapsiagaan optimal agar Jatim tetap aman dan produktif,” pungkasnya.